Komune Hoang Giang diproyeksikan menjadi kawasan pengembangan industri dan perkotaan, dengan target bertransformasi menjadi kelurahan sebelum 2035. Dengan lokasi geografis yang dinilai strategis, wilayah alam yang luas, serta ketersediaan tenaga kerja, pemerintah komune meninjau dan melengkapi perencanaan agar selaras dengan ruang pengembangan baru, termasuk rencana pembangunan perkotaan, industri, dan perencanaan provinsi. Sejumlah proyek investasi juga berjalan seiring penguatan infrastruktur, terutama transportasi, yang disertai pembukaan lahan dalam skala besar.
Berdasarkan rencana provinsi, pada 2026 Hoang Giang akan melaksanakan 17 proyek yang memerlukan pembebasan lahan seluas 72,63 hektare. Dari jumlah itu, 15 proyek merupakan investasi publik dan dua proyek investasi perusahaan swasta. Pemerintah setempat mengusulkan satu proyek investasi publik untuk dikeluarkan dari rencana pelaksanaan 2026 karena belum memiliki dokumen hukum yang dibutuhkan untuk proses pembebasan lahan.
Skala pembebasan lahan tersebut berdampak pada lahan permukiman dan pertanian milik lebih dari 1.000 rumah tangga. Pemerintah komune menilai dokumen legal pertanahan yang mencakup beberapa periode membuat proses menjadi rumit. Meski demikian, dengan pelibatan sistem politik setempat, upaya penyelesaian tetap dikebut. Hingga 25 Juni 2026, Hoang Giang melaporkan telah menyelesaikan sekitar 52,09% dari total area pembebasan lahan, mencakup 10 proyek investasi publik. Sementara itu, proyek-proyek lain masih berada pada tahap penentuan kepemilikan lahan dan pelaksanaan pembebasan lahan, termasuk proyek infrastruktur untuk kawasan permukiman baru.
Salah satu proyek besar yang berjalan adalah jalur kereta api cepat Utara–Selatan yang melintasi Hoang Giang sepanjang sekitar 2,4 kilometer dan mencakup satu stasiun perawatan. Total area terdampak sekitar 29,81 hektare. Tinjauan Komite Rakyat Komune Hoang Giang menyebut proyek ini berdampak pada 522 rumah tangga, terdiri atas 103 rumah tangga dengan lahan permukiman dan 419 rumah tangga dengan lahan pertanian. Selain itu, satu sekolah serta dua area pemakaman juga terdampak. Pemerintah komune menilai besarnya dampak pada permukiman, fasilitas pendidikan, dan pemakaman yang berisi ribuan makam membuat pekerjaan inventarisasi, relokasi, pemukiman kembali, dan pemindahan menjadi sangat signifikan.
Warga yang terdampak menyatakan dukungan, namun menekankan pentingnya pemukiman kembali dan jaminan mata pencaharian. Le Ngoc Chinh, warga Desa Nhan Hoa yang lahan permukiman lebih dari 300 meter persegi dan lahan pertanian lebih dari 2.300 meter persegi terdampak proyek, menyampaikan bahwa ia setuju untuk relokasi dan penyerahan lahan. Ia berharap kawasan relokasi dibangun secara komprehensif agar warga memiliki hunian yang lebih baik, serta ada rencana dukungan produksi yang stabil sehingga warga memperoleh mata pencaharian baru.
Untuk mendukung pembebasan lahan proyek kereta cepat, Komite Rakyat Provinsi menyetujui lokasi dan skala dua area relokasi di Desa Nhan Hoa serta perluasan pemakaman yang ada. Kedua area relokasi berada di dalam Desa Nhan Hoa dan disebut memiliki akses transportasi yang memudahkan aktivitas harian dan produksi rumah tangga yang direlokasi. Hingga akhir Juni 2026, pembangunan area relokasi dipercepat. Lokasi 1 seluas 4,07 hektare telah mencapai lebih dari 40% penyelesaian, sedangkan lokasi 2 seluas 3,07 hektare mencapai lebih dari 20%. Pemerintah daerah mendorong kontraktor menuntaskan pembangunan sebelum September 2026 sesuai rencana provinsi.
Kepala Departemen Ekonomi Komite Rakyat Komune Hoang Giang, Nguyen Thi Bich Ngoc, mengatakan pemerintah setempat menempatkan komunikasi dan mobilisasi sebagai langkah yang harus dilakukan lebih awal. Menurutnya, alih-alih menunggu proses inventarisasi dan reklamasi lahan, pemerintah secara proaktif mempublikasikan kebijakan, skala, signifikansi, dan dampak proyek sejak awal. Dokumen terkait disiapkan dan dikirimkan ke setiap rumah tangga, sementara visualisasi 3D mengenai skala proyek dan lokasi yang direncanakan digunakan dalam pertemuan desa untuk membantu warga memahami informasi dan membangun konsensus.
Ia menambahkan, pelaksanaan dilakukan secara terbuka dan transparan. Pertemuan pembebasan lahan melibatkan komite Partai, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat. Catatan inventaris serta rencana kompensasi dipasang di pusat kebudayaan desa, dikirim langsung ke rumah tangga, dan diumumkan melalui sistem pengeras suara. Pembayaran kompensasi juga diatur fleksibel menyesuaikan kondisi warga, termasuk dilakukan di luar jam kerja, guna mempercepat kemajuan pembebasan lahan.
Situasi serupa juga terjadi di Komune Truong Lam, wilayah semi-pegunungan di pintu masuk barat daya provinsi yang berada dalam Zona Ekonomi Nghi Son. Pada 2026, Truong Lam ditugaskan melakukan pembebasan lahan 123,68 hektare untuk 14 proyek, terdiri atas enam proyek investasi publik dan delapan proyek perusahaan swasta. Pemerintah komune menilai besarnya volume pekerjaan, tenggat waktu ketat, serta keterbatasan sumber daya manusia menuntut pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
Truong Lam memprioritaskan komunikasi dan mobilisasi, termasuk dialog langsung dengan warga, dengan fokus pada isu-isu inti seperti harga tanah, asal-usul penggunaan lahan, kebijakan dukungan, dan relokasi di tingkat akar rumput. Selain itu, pertemuan bulanan digelar untuk meninjau perkembangan dan mengatasi hambatan yang muncul.
Kepala Desa Tan Truong, Nguyen Trong Nghia, mengatakan setelah penggabungan, desanya memiliki lebih dari 1.000 rumah tangga dengan lebih dari 5.000 penduduk. Jalur kereta api cepat Utara–Selatan yang melintasi Truong Lam sepanjang 9,6 kilometer memengaruhi banyak desa, termasuk Tan Truong, dengan puluhan rumah tangga diperkirakan direlokasi. Ia menyebut sebagian besar warga setuju, namun kekhawatiran terbesar mereka adalah perlindungan hak yang dijalankan secara terbuka dan transparan. Bagi rumah tangga yang harus pindah, kebutuhan mendesak adalah ketersediaan tempat tinggal baru dengan infrastruktur lengkap—transportasi, listrik, dan air—agar warga dapat menerima lahan dan membangun rumah sebelum menyerahkan tanah lama.
Menurutnya, ketika infrastruktur permukiman baru dibangun secara komprehensif dan mudah diakses, kondisi psikologis warga berangsur stabil dan menciptakan situasi yang lebih mendukung bagi proses pembebasan lahan.
Pengalaman di kedua wilayah tersebut menegaskan bahwa pembebasan lahan dinilai efektif ketika pemerintah hadir dekat dengan warga, mendengarkan aspirasi, dan memastikan hak-hak yang sah terlindungi. Transparansi informasi serta kejelasan kebijakan kompensasi, dukungan, dan relokasi disebut tidak hanya membangun konsensus, tetapi juga memperkuat kepercayaan sosial, yang pada akhirnya membantu mempercepat proyek dan membuka peluang pembangunan di daerah.
