Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengingatkan agar deklarasi Kabinet Bayangan sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengedepankan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Idrus, kebebasan berekspresi dalam demokrasi perlu disertai tanggung jawab publik agar menghasilkan manfaat nyata. Ia menilai, di era demokrasi setiap orang dapat membentuk berbagai inisiatif politik, namun yang menjadi pertanyaan adalah niat dan sejauh mana langkah tersebut menghadirkan kemaslahatan bagi publik.

“Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik,” kata Idrus dalam pernyataan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2026.

Idrus menegaskan demokrasi tidak hanya menyediakan ruang kebebasan dan ekspresi politik, tetapi juga menuntut tanggung jawab, dedikasi, serta kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa hak berpendapat melekat pada setiap warga negara, namun tidak ada pihak yang memiliki hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik.

“Dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik,” ujar Idrus.

Selain itu, Idrus mengingatkan agar ruang publik tidak bergeser menjadi arena penghakiman politik. Ia menilai ruang publik semestinya menjadi tempat pertukaran argumentasi, bukan ruang yang memproduksi vonis politik terhadap pemerintah.

“Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah,” pungkasnya.

Adapun pembentukan Kabinet Bayangan tersebut dipimpin pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari. Kabinet Bayangan membuka partisipasi masyarakat untuk mengusulkan atau mencalonkan diri sebagai anggota kabinet.