Sebanyak 81,3 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut merupakan hasil survei Litbang FSP BUMN Bersatu yang dilakukan pada 27 Juli–3 Agustus 2026.
Survei ini menggunakan metode multistage random sampling terhadap 1.243 responden. Margin of error tercatat +/- 2,78 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dalam temuan survei, Prabowo dipersepsikan sebagai sosok pemimpin yang “tercerahkan” (enlightening leader), yakni pemimpin yang memiliki kesadaran tinggi, memberi teladan, menginspirasi, serta memandang kepemimpinan sebagai amanah dan pengabdian. Secara umum, survei juga mencatat persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka di sejumlah bidang.
Di bidang politik, 86,2 persen responden menyatakan puas dan sangat puas. Sementara itu, pada bidang hukum, 82,7 persen responden memberikan penilaian puas dan sangat puas. Untuk sektor pendidikan dan bantuan sosial, 84,3 persen responden menilai pemerintah konsisten dan baik.
Survei juga memuat simulasi jika pemilihan presiden digelar saat ini. Hasilnya, Prabowo memperoleh dukungan tertinggi sebesar 70,2 persen. Dukungan berikutnya tercatat untuk Dedy Mulyadi 8,5 persen, Anies Baswedan 6,9 persen, Gibran 6,4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,3 persen, dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2,1 persen. Sebanyak 1,6 persen responden tidak memberikan jawaban.
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tinggi, survei menemukan kondisi ekonomi rumah tangga masih menjadi perhatian. Sebanyak 53,6 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini buruk, 25,4 persen menganggap biasa saja, 18,2 persen tidak khawatir tetapi memperkirakan kondisi dapat berubah, dan 2,8 persen tidak menjawab.
Responden menilai faktor yang paling memengaruhi kondisi ekonomi tersebut adalah ketidakpastian global (57,5 persen), penurunan pendapatan (20,8 persen), serta kenaikan harga-harga (20,3 persen).
Dampak ekonomi juga terlihat pada stabilitas keuangan keluarga. Sebanyak 48,3 persen responden menyebut kondisi ekonomi keluarganya tidak menentu, 30,1 persen merasa aman karena memiliki tabungan sebagai jaring pengaman, 14,3 persen menilai kondisi ekonominya bergejolak, dan 5,2 persen menyatakan sudah kritis.
Survei turut mencatat tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Sebanyak 63,8 persen responden berada dalam kondisi sangat rentan, 30,1 persen merasa aman karena memiliki tabungan, dan 6,1 persen tidak memberikan jawaban.
Kerentanan itu juga tercermin dari persoalan pekerjaan. Sebanyak 57,4 persen responden merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan, 27,7 persen menilai pekerjaan masih tersedia, 12,8 persen mengatakan pekerjaan terkadang tersedia, 5,2 persen menilai kondisinya sudah kritis, dan 2,4 persen tidak menjawab.
Terkait beban ekonomi, mayoritas responden menyebut mahalnya harga bahan pokok sebagai tekanan terbesar (57,8 persen). Berikutnya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 21,9 persen dan tidak adanya tabungan atau dana darurat sebesar 18,3 persen. Sebanyak 2 persen responden tidak memberikan jawaban.
Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan, keyakinan terhadap prospek perekonomian masih berada di zona optimistis. Sebanyak 74,8 persen responden percaya kondisi ekonomi akan membaik. Namun, 21,6 persen memperkirakan kondisi ekonomi ke depan kembali melemah, yang mencerminkan adanya kehati-hatian.
Departemen Head Litbang FSP BUMN Bersatu, Tri Widodo Sektianto, menilai temuan terkait kondisi ekonomi perlu menjadi perhatian pemerintah. “Meskipun di beberapa hal dalam hasil survey ini menggambarkan persepsi positif dari publik, namun factor Factor kondisi terkini dan trend keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo Gibran,” katanya dalam keterangan yang dikutip Senin (10/8/2026).
Survei juga menyebut kondisi tersebut merupakan tren yang terlihat jika dibandingkan dengan survei Januari 2026. Dalam perbandingan itu, 34,2 persen responden mengaku pendapatannya menurun, sementara lebih dari 36,1 persen masyarakat yang menjalankan usaha mengeluhkan omzet yang lesu.
Secara keseluruhan, survei menyimpulkan kepuasan terhadap kepemimpinan Prabowo masih tinggi, termasuk penilaian positif pada bidang politik, hukum, pendidikan, dan bantuan sosial. Namun, kekhawatiran atas kenaikan harga pangan, kesulitan memperoleh pekerjaan, serta minimnya jaring pengaman finansial menjadi catatan penting terkait kondisi ekonomi masyarakat. Di sisi lain, tingginya kepuasan pada bidang politik dan hukum diharapkan dapat memperkuat kepercayaan dunia usaha dan masyarakat, sekaligus mendorong perbaikan perekonomian seiring kuatnya optimisme publik terhadap perbaikan ekonomi makro.
