Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menyoroti transparansi dan akuntabilitas keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah besar menjelang muktamar. Sorotan itu ia sampaikan dalam Halaqah Muktamar bertajuk Quo Vadis NU di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 4 Juli 2026.
Badi menilai pengelolaan anggaran PBNU hingga kini masih jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang semestinya dijalankan organisasi modern. Ia mencontohkan, informasi dasar mengenai kondisi kas atau total dana yang dimiliki PBNU tidak mudah diketahui publik.
“PBNU itu belum transparan, sangat jauh. Misalnya kita tanya, PBNU itu duitnya berapa sekarang? Itu pertanyaan sederhana bagi saya yang bergelut di isu anggaran,” kata Badi.
Menurut Badi, publik sejauh ini lebih banyak mengetahui besaran dana yang dikelola Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LazisNU). Namun, kondisi keuangan PBNU sebagai organisasi induk justru disebut tidak pernah dipublikasikan.
“LazisNU kan sekitar Rp2 triliun, itu untuk umat. Nah PBNU sendiri yang mengelola organisasi, mengurus kantor, itu dananya berapa?” ujarnya.
Ia juga menyinggung contoh pendanaan lain, yakni hibah yang diterima Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp1 miliar setiap tahun. Menurutnya, potensi pendanaan semacam itu seharusnya dikelola dengan prinsip keterbukaan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap organisasi.
“Itu potensi yang luar biasa di dalam NU. Tetapi tidak pernah dikelola dengan baik dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas. Padahal itu membutuhkan komitmen yang kuat,” tuturnya.
Badi menegaskan, sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di dunia, PBNU seharusnya menjadi teladan dalam tata kelola organisasi yang bersih dan terbuka.
“NU, PBNU sebagai organisasi terbesar di dunia harus transparan, harus akuntabel, buka semuanya,” tegasnya.
Selain keterbukaan informasi keuangan, Badi juga mempertanyakan pelaksanaan audit keuangan PBNU yang menurut pengetahuannya sudah lama tidak dilakukan. Ia menilai audit merupakan unsur mendasar dalam tata kelola organisasi modern.
“Saya mau tanya, terakhir PBNU diaudit tahun berapa? Itu hal yang sangat prinsip dalam tata kelola organisasi modern. Tetapi kita tidak pernah mendengarnya,” pungkas Badi.
