Sejumlah hoaks kembali mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan beredar di media sosial dengan berbagai tema. Informasi menyesatkan itu muncul dalam bentuk video maupun narasi yang mengarahkan publik pada klaim-klaim tertentu.
Berikut tiga hoaks yang teridentifikasi dalam sejumlah unggahan di media sosial.
1. Klaim Prabowo meresmikan pembelian uang kuno oleh Hotman Paris
Sebuah video yang beredar di Facebook pada 3 Agustus memuat klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembelian uang kuno oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Dalam narasinya, video tersebut menyebut masyarakat yang masih menyimpan uang kuno “diwajibkan” menjualnya kepada Hotman Paris. Unggahan itu disertai keterangan yang menyatakan Prabowo meresmikan pembelian uang kuno tersebut.
2. Klaim video Prabowo emosi setelah Gedung DPR RI dibakar
Hoaks lain beredar berupa klaim video yang menyebut Presiden Prabowo Subianto emosi karena Gedung DPR RI dibakar. Salah satu unggahan di Facebook pada 30 Juli 2026 menampilkan wajah Prabowo yang disandingkan dengan gambar gedung DPR yang terbakar, disertai narasi yang mengutip pernyataan seolah-olah dari Prabowo, antara lain: “Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi ya.” Unggahan itu juga menambahkan keterangan “Prabowo marah, gedung DPR di bakar.”
3. Klaim Prabowo-Gibran membagikan bantuan dengan pendaftaran via WhatsApp
Hoaks berikutnya berupa video yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan bantuan dengan mekanisme pendaftaran melalui WhatsApp. Unggahan di Facebook pada 1 Agustus 2026 menampilkan Prabowo berdampingan dengan Gibran, disertai pernyataan yang mengajak pendaftar cepat untuk menyiapkan berkas pengajuan. Video itu memuat tulisan “KLATIFIKASI PAK PRABOWO DAN PAK GIBRAN MENGENAI BANTUAN DANA HIBAH” serta mencantumkan nomor WhatsApp dan ajakan untuk menghubungi nomor tersebut.
Maraknya unggahan semacam ini menunjukkan bahwa pencatutan nama pejabat publik masih kerap digunakan untuk menarik perhatian dan memengaruhi warganet. Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap konten yang beredar, terutama yang disertai ajakan menghubungi nomor tertentu atau memuat klaim kewajiban yang tidak jelas dasar resminya.
