Informasi palsu yang mencatut program bantuan sosial (bansos) masih marak beredar di media sosial. Salah satu bentuk hoaks yang kerap muncul adalah klaim pendaftaran atau pengecekan penerima bansos melalui tautan tertentu.
Untuk meyakinkan masyarakat, unggahan hoaks biasanya menyertakan link yang disebut sebagai akses resmi. Namun, saat tautan dibuka, pengguna justru diarahkan ke situs yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tautan semacam itu. Kemensos menegaskan, link pendaftaran bansos yang tidak berasal dari kanal resmi berpotensi menjadi modus penipuan.
Berikut sejumlah hoaks terkait bansos yang beredar di media sosial beserta hasil penelusuran faktanya.
1. Klaim link pendaftaran Bansos Kemerdekaan HUT ke-81 RI
Sebuah unggahan di Facebook pada 10 Agustus 2026 memuat klaim “Daftar nama kalian sekarang sebagai penerima bantuan sosial Kemerdekaan HUT ke-81 RI!!!” dan menyertakan tautan pendaftaran.
Tautan tersebut, ketika diklik, mengarah ke halaman situs berisi formulir digital yang meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Klaim mengenai link pendaftaran bansos Kemerdekaan HUT ke-81 RI dinyatakan tidak benar.
2. Klaim link pendaftaran bansos untuk balita
Unggahan Facebook pada 22 Juli 2026 menyebarkan klaim adanya “bantuan untuk balita” dan mengajak keluarga yang memiliki bayi tetapi belum menerima bantuan agar segera mendaftar melalui tautan tertentu.
Unggahan tersebut juga disertai poster bertuliskan “Program Keluarga Harapan” dengan klaim bantuan balita sebesar Rp750.000 yang cair setiap tiga bulan, lengkap dengan rincian untuk satu hingga dua anak balita.
Link yang disertakan mengarah ke situs dengan formulir digital yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Klaim link pendaftaran bansos untuk balita tersebut dinyatakan tidak benar.
3. Klaim link pendaftaran bansos PKH periode Juli–September 2026
Unggahan Facebook pada 6 Juli 2026 menyebut Kementerian Sosial mulai menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III periode Juli hingga September 2026, disertai poster bertuliskan “Kementerian Sosial Republik Indonesia” dan ajakan “Klik DAFTAR.”
Tautan pendaftaran dalam unggahan itu mengarah ke situs yang menampilkan formulir digital dan meminta data pribadi, termasuk nama lengkap dan nomor Telegram. Klaim link pendaftaran bansos PKH periode Juli–September 2026 dinyatakan tidak benar.
Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tautan pendaftaran atau pengecekan bansos yang beredar di media sosial, terutama yang meminta data pribadi dan tidak berasal dari kanal resmi.
