Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pandangan publik yang beragam terkait wacana pelarangan praktik politik dinasti di Indonesia. Dalam survei tersebut, 47,2% responden menyatakan bahwa jika ada larangan politik dinasti, hal itu akan membatasi hak politik.

Temuan ini menggambarkan bahwa hampir separuh responden memandang pelarangan tersebut berpotensi menimbulkan pembatasan dalam ranah politik. Namun, data yang tersedia hanya memuat persentase responden yang menyatakan kekhawatiran terhadap pembatasan hak politik, tanpa rincian lebih lanjut mengenai kelompok responden lain atau alasan di balik jawaban mereka.

Survei Litbang Kompas ini menjadi salah satu gambaran mengenai cara publik menilai isu politik dinasti, khususnya ketika wacana pembatasan atau pelarangan dikaitkan dengan hak politik warga.