Gaya komunikasi Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pernyataannya saat merespons kritik memicu perdebatan tentang etika komunikasi kepala negara di ruang publik. Penggunaan diksi seperti “ndasmu” dan “londok ireng” menjadi salah satu pemantik polemik.
Di tengah perbincangan itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan kebebasan berpendapat tidak boleh berjalan satu arah. Menurutnya, jika masyarakat bebas mengkritik atau mengejek Presiden, maka Presiden juga berhak memberikan respons.
Menanggapi isu tersebut, Dosen Ilmu Komunikasi sekaligus Pengamat Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Hasrullah MSi, menilai seorang pemimpin perlu menyadari posisinya, terutama saat berada di bawah tekanan. Karena itu, setiap diksi dalam memberi komentar maupun merespons kritik dinilai harus rasional, terukur, dan persuasif.
Hasrullah menekankan kritik merupakan konsekuensi sekaligus bagian dari demokrasi. Menurutnya, kritik seharusnya diterima sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Ia menilai respons emosional, termasuk penggunaan diksi yang dianggap tidak pantas, tidak tepat bagi seorang kepala negara yang idealnya menjawab kritik sebagai negarawan.
Ia juga mengingatkan bahwa pernyataan di ruang publik tidak dapat ditarik kembali. Karena itu, respons yang tidak terkontrol berpotensi menjadi bumerang bagi komunikator. Dalam pandangannya, kritik sebaiknya dijawab dengan bahasa yang menghargai, persuasif, dan rasional.
Terkait dampak komunikasi politik terhadap publik, Hasrullah menyebut gaya komunikasi pemimpin dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Ia mencontohkan gaya komunikasi pemimpin terdahulu seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Soeharto yang dinilai teratur, jelas, dan terkontrol dalam kapasitasnya sebagai kepala negara.
Menurut Hasrullah, kematangan berbicara di depan publik dan menghadapi kritik berkaitan erat dengan kepemimpinan. Karena itu, pidato atau pernyataan publik perlu dipersiapkan dengan baik bersama tim agar tidak memunculkan diksi yang emosional. Ia menilai penggunaan kata-kata yang tidak pantas dapat menurunkan wibawa seorang pemimpin.
Ia juga menyoroti pentingnya kerja tim komunikasi dalam menyiapkan naskah dan pesan Presiden. Hasrullah menilai “dapur pidato” tidak semestinya bekerja dengan pola “tiba masa, tiba akal”. Ia merujuk pengalaman pada era Presiden SBY, ketika penyusunan pidato melibatkan perdebatan antarpakar dari berbagai disiplin ilmu dan naskah dikaji berulang kali untuk meminimalkan celah diksi yang dapat dipelintir atau menimbulkan tafsir berbeda.
Dalam konteks pengelolaan isu dan kritik, Hasrullah menilai peran spin doctor sangat krusial. Spin doctor ia jelaskan sebagai penasihat komunikasi politik yang bertugas memetakan isu, mengantisipasi opini negatif, serta merumuskan strategi dan narasi komunikasi. Ia berpendapat Presiden Prabowo membutuhkan tim spin doctor yang mumpuni, termasuk untuk menyiapkan naskah jawaban secara cepat ketika isu atau krisis memanas agar Presiden tidak perlu merespons secara spontan dengan emosi yang belum terkelola.
Hasrullah juga mengkritisi logika bahwa Presiden berhak membalas ketika diejek. Menurutnya, dalam etika komunikasi politik, konsekuensi menjadi pejabat publik adalah kesiapan menerima kritik. Ia menyebut kritik sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi dan menilai tim komunikasi di sekitar Presiden semestinya tidak menghadapi “api dengan api”, melainkan merespons dengan empati, kesantunan, serta pembuktian berbasis data.
Lebih jauh, ia menilai lembaga kehumasan pemerintah—termasuk Juru Bicara Kepresidenan—perlu memaksimalkan fungsi sebagai mata, telinga, dan mulut negara. Setiap kritik dan aspirasi masyarakat, menurutnya, perlu didengar, direkam, lalu dianalisis, salah satunya melalui analisis SWOT, untuk merumuskan respons yang tepat.
Hasrullah menambahkan, pemerintah perlu membangun hubungan komunikasi yang harmonis dan berkelanjutan dengan insan pers, mahasiswa, serta tokoh masyarakat. Ia menilai komunikasi semacam itu tidak semestinya hanya dibangun saat terjadi krisis, melainkan dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
