Sebuah video pendek beredar di grup WhatsApp. Di dalamnya, seorang tokoh publik tampak mengucapkan pernyataan kontroversial dengan suara dan ekspresi yang meyakinkan. Dalam hitungan jam, video itu dibagikan ribuan kali dan memicu perdebatan. Namun beberapa hari kemudian, terungkap bahwa peristiwa dalam video tersebut tidak pernah terjadi. Konten itu merupakan deepfake, dan meski sudah diluruskan, dampaknya terhadap reputasi korban terlanjur terjadi.
Skenario semacam ini bukan lagi sekadar kemungkinan. Berbagai kasus di sejumlah negara menunjukkan deepfake telah menjadi salah satu ancaman serius bagi demokrasi di era digital, terutama ketika digunakan untuk memengaruhi opini publik menjelang pemilihan umum.
Deepfake adalah konten video, gambar, atau audio sintetis yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini dilatih dari rekaman asli seseorang untuk menghasilkan ucapan atau tindakan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Jika beberapa tahun lalu pembuatan deepfake membutuhkan keahlian khusus dan biaya besar, kini alat berbasis AI semakin mudah diakses. Dengan laptop dan koneksi internet, seseorang dapat membuat konten yang sulit dibedakan dari aslinya.
Riset Recorded Future mencatat setidaknya 82 konten deepfake yang menyasar tokoh publik di 38 negara dalam periode Juli 2023 hingga Juli 2024. Sebagian besar berkaitan langsung dengan momen pemilihan umum.
Tokoh politik dinilai menjadi sasaran empuk karena rekaman suara dan video mereka tersedia melimpah di ruang publik. Pidato, wawancara, debat, hingga siaran televisi menyediakan “bahan baku” bagi pembuat deepfake untuk melatih AI meniru wajah dan suara secara presisi. Semakin sering seorang tokoh tampil, semakin banyak pula materi yang dapat dimanfaatkan untuk pemalsuan.
Sejumlah insiden menunjukkan dampak deepfake tidak lagi bersifat teoritis. Menjelang pemilihan pendahuluan New Hampshire pada awal 2024, ribuan pemilih menerima panggilan otomatis dengan suara yang dibuat menyerupai Presiden Joe Biden dan berisi ajakan untuk tidak memilih. Suara tersebut terbukti deepfake; pembuatnya didenda 6 juta dolar AS dan menghadapi dakwaan kriminal.
Di Slovakia, rekaman audio palsu yang menggambarkan seorang kandidat mengaku memanipulasi pemilu menyebar luas tepat menjelang hari pencoblosan. Sementara di Irlandia, menjelang pemilihan presiden 2025, sebuah video manipulasi yang seolah menunjukkan kandidat Catherine Connolly mengundurkan diri dari pencalonan beredar cepat di berbagai platform internasional sebelum sempat diklarifikasi.
Data lain menggambarkan skala ancaman yang lebih luas. Disebutkan terdapat 143 iklan bermuatan deepfake politik yang tersebar di platform Meta hanya dalam sebulan dan ditelusuri ke akun di lebih dari 20 negara. Di Amerika Serikat, lebih dari 20 negara bagian telah mengesahkan undang-undang terkait deepfake pemilu hingga akhir 2024.
Risiko deepfake semakin besar karena kecepatan penyebarannya. Konten palsu dapat ditonton dan dibagikan jutaan kali sebelum verifikasi dilakukan. Ketika klarifikasi muncul, kebingungan publik atau kerusakan reputasi sering kali sudah terjadi.
Dalam situasi ini, tantangan utama adalah keterbatasan indera manusia untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Sebagian peneliti media menilai deepfake berkualitas tinggi hampir mustahil dikenali tanpa alat verifikasi khusus. Karena itu, kebiasaan sederhana seperti menahan diri sebelum percaya dan sebelum membagikan menjadi penting, terutama jika konten memicu emosi kuat seperti marah atau kaget.
Sejumlah langkah kritis yang dapat dilakukan masyarakat antara lain memeriksa sumber unggahan pertama, memastikan apakah berasal dari akun resmi atau akun anonim, serta memverifikasi informasi melalui kanal resmi tokoh atau institusi terkait. Masyarakat juga disarankan tidak terburu-buru menyebarkan konten yang memancing emosi sebelum ada konfirmasi, serta memanfaatkan layanan cek fakta dari media kredibel ketika ragu. Konten yang terasa “sesuai” dengan keyakinan pribadi justru perlu diperiksa lebih ketat.
Di lingkungan organisasi politik, tanggung jawab ini dipandang berlapis. Kader berperan sebagai konsumen sekaligus penyebar informasi di komunitasnya. Karena itu, sebelum mempercayai atau menyebarkan konten yang mengatasnamakan tokoh atau institusi partai, verifikasi melalui kanal komunikasi resmi dinilai diperlukan. Jika menemukan konten mencurigakan yang berpotensi deepfake dan mengatasnamakan partai, pelaporan melalui saluran resmi dapat membantu klarifikasi dilakukan lebih cepat sebelum meluas.
Pada akhirnya, demokrasi yang sehat bergantung pada informasi yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika teknologi membuat kebohongan tampak semakin meyakinkan, tanggung jawab menjaga kebenaran tidak hanya berada pada platform digital atau regulator, tetapi juga pada setiap individu. Kebiasaan berhenti sejenak sebelum percaya dan sebelum membagikan menjadi salah satu langkah sederhana untuk menahan laju disinformasi.
