Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani sebuah pakta pertahanan trilateral di Mekkah pada Jumat, 7 Agustus 2026. Kesepakatan yang diberi nama Mecca Joint Defence Agreement atau Pakta Pertahanan Bersama Mekkah itu segera memunculkan julukan “NATO Islam” di berbagai pemberitaan, terutama karena memuat prinsip pertahanan kolektif: serangan bersenjata terhadap salah satu pihak akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya.
Penandatanganan dilakukan oleh Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Momentum ini muncul di tengah situasi keamanan kawasan yang memburuk sejak pecahnya perang setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026. Perang tersebut disebut telah menyeret sejumlah negara Teluk dan Yordania ke dalam pusaran serangan rudal dan drone dari Iran serta kelompok-kelompok sekutunya.
Pemilihan Mekkah sebagai lokasi penandatanganan dinilai sarat simbolisme, mengingat kota suci itu merupakan kiblat bagi sekitar dua miliar umat Islam. Namun, di balik simbol tersebut, pakta ini masih menyisakan pertanyaan mendasar: keamanan seperti apa yang hendak dibangun, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan biaya politik maupun strategis apa yang akan menyertainya.
Menurut pernyataan resmi bersama ketiga negara, pakta itu ditujukan untuk “memperkuat pencegahan kolektif terhadap segala bentuk tindakan agresi.” Seorang pejabat Turki menyatakan perjanjian ini bersifat defensif, tidak ditujukan kepada aktor tertentu, terbuka bagi negara lain di kawasan untuk bergabung, serta tidak menggantikan perjanjian lain yang sudah ada, termasuk keanggotaan Turki di NATO.
Meski begitu, informasi yang tersedia sejauh ini belum menunjukkan adanya struktur komando terintegrasi atau mekanisme perencanaan militer permanen seperti NATO. Pernyataan bersama pun tidak merinci bentuk kewajiban militer yang mengikat jika klausul pertahanan bersama diaktifkan. Dengan demikian, kekuatan simbolik pakta ini dinilai lebih menonjol dibanding kejelasan operasionalnya, terlebih karena teks lengkap perjanjian belum dipublikasikan secara resmi.
Pakta trilateral ini juga tidak lahir dari ruang kosong. Hubungan pertahanan Riyadh–Islamabad telah terbangun sejak Pakistan merdeka pada 1947, termasuk kerja sama pelatihan dan dukungan teknis untuk angkatan bersenjata Saudi. Fondasi formal terbaru disebut diletakkan pada 17 September 2025 melalui penandatanganan Strategic Mutual Defense Agreement (SMDA) antara Arab Saudi dan Pakistan.
Sejak periode itu, kerja sama militer Saudi-Pakistan dilaporkan meningkat. Pada pertengahan 2026, Pakistan disebut mengirim beberapa ribu personel militer beserta pesawat tempur, drone, dan sistem pertahanan udara ke Arab Saudi. Pakistan juga dilaporkan membuka pembicaraan dengan Kuwait pada Juli 2026 untuk kemungkinan pengaturan keamanan serupa.
Turki masuk ke kerangka ini melalui jalur lain. Ankara sebelumnya menyatakan dukungan terhadap platform keamanan kawasan yang lebih luas, sementara negosiasi trilateral disebut berlangsung hampir setahun sebelum penandatanganan di Mekkah. Di saat yang sama, ada pula seruan agar Mesir bergabung, namun hingga pakta diteken, Kairo belum menjadi bagian resmi—meski dilaporkan semakin sering berkoordinasi dengan ketiga negara.
Di balik satu dokumen yang sama, kepentingan tiga negara tidak sepenuhnya identik. Bagi Arab Saudi, pakta ini dipandang sebagai lapisan perlindungan tambahan di tengah gejolak kawasan yang dapat mengganggu ekspor minyak dan agenda transformasi ekonomi. Kesepakatan ini juga dibaca sebagai sinyal bahwa Riyadh tidak ingin hanya bergantung pada satu payung keamanan.
Bagi Turki, keikutsertaan dalam pakta dapat memperkuat posisi Ankara sebagai kekuatan militer besar—sekaligus membuka peluang industri pertahanan yang berkembang. Arab Saudi sebelumnya memang pernah menandatangani kontrak pembelian drone buatan Turki pada 2023 yang disebut sebagai kontrak ekspor pertahanan terbesar Turki pada saat itu.
Sementara Pakistan memandang pakta ini sejalan dengan narasi bahwa negara tersebut merupakan “benteng” dunia Muslim. Namun, dimensi ekonomi juga menonjol. Aliansi dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dikaitkan dengan kebutuhan investasi dan dukungan finansial yang penting bagi Islamabad.
Salah satu isu paling diperdebatkan terkait pakta ini adalah pertanyaan tentang payung nuklir. Saat SMDA Saudi-Pakistan ditandatangani pada 2025, seorang pejabat Saudi hanya menyebut perjanjian itu sebagai “pertahanan komprehensif yang mencakup seluruh sarana militer,” tanpa penjelasan tegas soal nuklir. Dalam laporan terpisah, Menteri Pertahanan Pakistan kala itu dilaporkan menyatakan Arab Saudi akan mendapat manfaat dari payung nuklir Pakistan berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, secara resmi pemerintah Pakistan tidak menyatakan secara eksplisit bahwa perlindungan nuklir diperluas kepada negara non-nuklir seperti Arab Saudi.
Kelompok kampanye antinuklir ICAN memperingatkan ambiguitas semacam itu berisiko bagi norma nonproliferasi global, mengingat Arab Saudi merupakan anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sementara Pakistan bukan. Di sisi lain, penilaian analis pertahanan Mansoor Ahmed dari Australian National University menyebut kemungkinan pakta trilateral ini tidak memuat komponen nuklir eksplisit, karena doktrin nuklir Pakistan terutama berorientasi pada ancaman yang dipersepsikan dari India. Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah negara-negara Teluk berada di bawah payung nuklir Pakistan masih belum dapat dipastikan.
Konteks regional turut membentuk persepsi publik terhadap pakta ini, terutama terkait perang di Gaza dan meningkatnya ketegangan yang melibatkan Iran. Sejumlah laporan media mencatat penandatanganan dilakukan di tengah memburuknya relasi Turki dengan Israel terkait Gaza. Namun, klaim pejabat Turki bahwa pakta bersifat defensif dan tidak diarahkan kepada aktor tertentu membuat dampak nyatanya terhadap dinamika konflik masih sulit diukur.
Reaksi dari negara lain menunjukkan spektrum sikap yang beragam. Seorang anggota parlemen Iran menyampaikan bahwa perjanjian di atas kertas dengan Turki dan Pakistan tidak akan menjamin keamanan Arab Saudi, seraya mengingatkan ketergantungan jangka panjang pada Amerika Serikat juga tidak memberikan jaminan serupa. India, yang memiliki sejarah ketegangan dengan Pakistan, menyatakan sedang mempelajari implikasi pakta ini terhadap keamanan nasional serta stabilitas kawasan dan global.
Julukan “NATO Islam” sendiri dinilai perlu dibaca hati-hati. NATO dibangun di atas puluhan negara anggota, struktur komando yang terintegrasi, serta mekanisme konsultasi permanen yang telah teruji selama puluhan tahun. Pakta Mekkah baru melibatkan tiga negara, dokumen lengkapnya belum terbuka, dan mekanisme operasionalnya belum jelas.
Meski demikian, kombinasi kapasitas yang dimiliki tiga negara—kekuatan finansial-energi Arab Saudi, kemampuan militer dan industri pertahanan Turki, serta status Pakistan sebagai negara nuklir mayoritas Muslim—membuat pakta ini tetap dipandang signifikan. Jarak antara simbol politik dan efektivitas operasionalnya, bagaimanapun, baru akan terlihat jika klausul pertahanan bersama benar-benar diuji oleh serangan nyata.
Pada akhirnya, pakta pertahanan yang ditandatangani di Mekkah menghadirkan dua lapis realitas: simbol persatuan yang kuat di hadapan publik dunia Muslim, sekaligus kumpulan pertanyaan yang belum terjawab tentang cakupan kewajiban militer, struktur pelaksanaan, hingga isu nuklir. Di tengah perang dan ketidakpastian kawasan, perjanjian ini bisa menjadi cikal bakal arsitektur keamanan baru—atau berhenti sebagai monumen diplomatik yang besar di atas kertas.
