Survei Kawula17 mencatat, isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai kurang transparan dan rentan korupsi menjadi masalah utama yang dianggap perlu segera diselesaikan pemerintah. Sebanyak 54% responden menyatakan hal tersebut.
Persentase itu meningkat dibanding kuartal sebelumnya. Pada Kuartal III 2025, proporsi responden yang menyoroti kurangnya transparansi APBN tercatat 47%, sementara pada awal 2025 berada di angka 37%. Artinya, dalam setahun terjadi kenaikan 17 poin persentase, menunjukkan isu transparansi APBN kian dipandang mendesak oleh publik.
Temuan tersebut selaras dengan Survei Indeks Optimisme 2025 yang dirilis Tim Riset GoodStats. Dalam survei itu, dimensi politik dan pemerintahan menjadi dimensi dengan indeks optimisme terendah, yakni 3,87 dari skala 0–10. Unsur yang dinilai dalam dimensi tersebut meliputi transparansi dan akuntabilitas, korupsi, serta suara masyarakat, dengan mayoritas publik disebut memberikan penilaian pesimis pada ketiganya.
Selain transparansi APBN, survei Kawula17 juga mencatat isu lain yang menjadi perhatian responden. Tingkat pengangguran yang tinggi disorot 52% responden. Penanganan bencana di Sumatra berupa banjir dan tanah longsor yang dinilai tidak efisien dipilih 48% responden.
Isu transparansi turut muncul pada penilaian terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan 47% responden menilai pelaksanaannya tidak transparan. Sementara itu, kenaikan harga pangan dan bahan pokok disebut sebagai isu prioritas yang perlu diselesaikan pemerintah oleh 46% responden.
Survei ini juga merekam perhatian publik terhadap isu kebebasan sipil. Ancaman kebebasan berpendapat dipilih 34% responden. Keberadaan Undang-Undang (UU) yang memperkuat wewenang aparat dipilih 33% responden, sedangkan maraknya kekerasan oleh aparat dipilih 26% responden.
Keselamatan aktivis turut menjadi sorotan. Sebanyak 26% responden menilai kasus kriminalisasi aktivis semakin marak. Angka ini naik 14 poin persentase dibanding Kuartal III 2025 yang tercatat 12%, sekaligus menjadi isu dengan kenaikan proporsi tertinggi dibanding isu lainnya dalam survei tersebut.
Adapun 20% responden menilai intervensi negara di ranah privat perlu menjadi perhatian. Sementara itu, 2% responden menyatakan tidak tahu.
Survei bertajuk National Kawula17 Survey Q4 2025 ini dilakukan dengan metode kuantitatif melalui Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) secara online pada 16–19 Januari 2026. Survei melibatkan 400 responden berusia 17–44 tahun, dengan margin of error 5%.
