Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan pengerahan pasukan khusus AS ke Iran untuk menyita cadangan uranium yang telah diperkaya tinggi. Sejumlah ahli menilai skenario tersebut akan menjadi operasi militer yang sangat rumit, berisiko tinggi, dan sulit dijalankan.
Upaya memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir—atau kemampuan untuk memproduksinya menggunakan uranium yang diperkaya—telah menjadi salah satu tuntutan utama Washington dalam perundingan dengan pejabat Iran selama setahun terakhir. Isu ini juga menjadi alasan utama AS ketika membombardir fasilitas nuklir Iran dalam perang 12 hari dengan Israel tahun lalu, serta dalam memulai konflik yang masih berlangsung sejak Februari, meskipun pada saat itu kedua pihak disebut sedang aktif bernegosiasi.
Iran bersikeras program nuklirnya ditujukan untuk energi sipil. Namun, tingkat pengayaan uranium yang dilakukan Iran telah melampaui batas yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Pejabat Iran sebelumnya menyatakan terbuka membahas penurunan tingkat pengayaan, tetapi menolak membongkar seluruh program nuklirnya karena dianggap bagian dari kedaulatan nasional.
Pada 2015, pemerintahan Presiden Barack Obama menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran dan sejumlah negara lain yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam kesepakatan itu, Iran sepakat tidak memperkaya uranium ke tingkat tinggi dan menerima inspeksi rutin. Namun, Trump menarik AS keluar dari perjanjian tersebut pada masa jabatan pertamanya.
Cadangan uranium yang diketahui
Saat ini, Iran diyakini memiliki sekitar 440 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen—angka yang lebih dekat ke ambang 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Menurut kepala International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, jumlah itu secara teoritis cukup untuk memproduksi lebih dari 10 hulu ledak nuklir.
Hampir setengah dari uranium tersebut diperkirakan disimpan di kompleks terowongan di fasilitas nuklir Isfahan. Sisanya diyakini berada di fasilitas Natanz. Kedua lokasi bawah tanah ini, bersama fasilitas ketiga di Fordow, disebut telah dihancurkan atau mengalami kerusakan parah akibat serangan udara AS-Israel dalam perang tahun lalu dan kembali menjadi target dalam konflik yang sedang berlangsung.
Tantangan operasi pengambilan
Para ahli militer menilai operasi penyitaan uranium akan sangat sulit. Isfahan berada lebih dari 480 kilometer dari titik terdekat kapal angkatan laut AS. Dengan demikian, pasukan AS—kemungkinan bersama pasukan Israel—harus menempuh perjalanan jauh melewati zona perang aktif.
Selain itu, operasi diperkirakan membutuhkan peralatan berat seperti ekskavator, karena pintu masuk terowongan kemungkinan tertimbun puing akibat serangan sebelumnya. Setelah tiba, pasukan darat juga harus mengamankan perimeter yang luas dan mempertahankannya selama proses penggalian dan pengambilan uranium dari fasilitas bawah tanah—dengan durasi yang tidak dapat dipastikan.
Jason Campbell, peneliti senior di Middle East Institute, menilai operasi tersebut “berisiko dan tidak layak dilakukan”. Ia juga menyebut kecil kemungkinan perencana militer senior akan menyetujui langkah seperti itu.
Risiko penanganan material
Jika uranium berhasil diambil, tantangan berikutnya adalah penanganan dan pemindahannya. Menurut Cheryl Rofer, mantan ahli radiokimia di Los Alamos National Laboratory, uranium tersebut kemungkinan disimpan dalam bentuk gas heksafluorida. Zat ini disebut sulit ditangani dan dapat bereaksi dengan air sehingga menghasilkan bahan kimia yang sangat beracun dan korosif.
Gas tersebut harus disimpan dalam tabung-tabung kecil yang terpisah untuk mencegah reaksi berantai. Kerusakan pada tabung—baik akibat serangan udara maupun kecelakaan saat transportasi—dapat memicu pelepasan zat beracun yang membahayakan.
Salah satu opsi adalah menghancurkan uranium di lokasi dengan tim khusus Angkatan Darat AS yang dilatih menangani material nuklir. Namun langkah ini dinilai berisiko mencemari lingkungan sekitar dengan zat beracun dalam jangka panjang. Selain itu, tetap sulit memastikan seluruh material benar-benar hancur, sehingga masih ada kemungkinan sisa material dimanfaatkan untuk membuat senjata nuklir.
Ian Lesser dari German Marshall Fund menekankan bahwa operasi semacam ini sangat kompleks dan membutuhkan keyakinan penuh bahwa seluruh uranium dapat diamankan. Jika tidak, menurutnya, Iran justru dapat terdorong mempercepat program nuklirnya sebagai bentuk pencegah.
Preseden dan alternatif
Operasi pengamanan uranium oleh AS pernah dilakukan. Pada 1994, AS menjalankan operasi rahasia Project Sapphire untuk memindahkan sekitar 600 kilogram uranium dari Kazakhstan ke AS. Operasi tersebut dilakukan dengan koordinasi pemerintah Kazakhstan dan IAEA untuk mengamankan sisa material nuklir era Uni Soviet.
Namun, para ahli menilai situasi di Iran saat ini jauh lebih kompleks karena berlangsung di tengah konflik bersenjata aktif. Sebagai alternatif yang dinilai lebih aman, sejumlah pihak menyoroti jalur diplomatik, seperti menempatkan uranium di bawah pengawasan internasional, menurunkan tingkat pengayaannya, atau memindahkannya dengan persetujuan Iran.
