S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) menempatkan Indonesia dalam pengawasan melalui dokumen Equity Country Classification Consultation 2026 yang diterbitkan pada 1 Juni 2026 serta pengumuman Country Classification 2026/2027 Watchlist per 7 Juli 2026. Dalam dokumen tersebut, Indonesia disebut membutuhkan evaluasi mendalam terkait regulasi transparansi pasar.

Dalam ekosistem pasar modal global, lembaga penyedia indeks berperan sebagai rujukan utama yang memengaruhi keputusan alokasi investasi, termasuk arus dana dari reksa dana pasif dan Exchange Traded Fund (ETF). Penilaian dan klasifikasi suatu negara—apakah masuk kategori Developed (pasar maju), Emerging (pasar berkembang), atau Frontier (pasar perintis)—menjadi acuan yang secara sistematis memengaruhi bobot investasi yang dialokasikan manajer investasi ke suatu pasar.

Selama ini, pelaku pasar domestik kerap menyoroti perubahan komposisi indeks dari MSCI dan FTSE Russell sebagai pemicu utama masuk-keluarnya dana institusional. Namun, S&P DJI juga termasuk salah satu dari tiga penyedia indeks global terbesar. Sebagai pengelola indeks acuan seperti S&P 500, S&P DJI menyatakan lebih banyak aset global diinvestasikan pada produk berbasis indeks mereka dibandingkan penyedia lainnya.

Dalam melakukan klasifikasi negara, S&P DJI menggunakan standar yang menggabungkan indikator ekonomi dan kualitas aturan main di pasar. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi ukuran ekonomi, stabilitas, serta kemudahan akses bagi investor.

Dari sisi ukuran ekonomi dan stabilitas, S&P DJI menilai antara lain Gross National Income (GNI) per kapita sebagai indikator tingkat kemakmuran, serta sovereign debt rating atau peringkat utang negara. Disebutkan pula ambang minimal yang dipertimbangkan adalah peringkat BB+ agar dinilai aman dari risiko gagal bayar. Selain itu, negara juga dinilai harus terbebas dari hiperinflasi.

Faktor lain adalah tingkat keterbukaan dan kemudahan bagi investor asing. Penilaian mencakup kelancaran repatriasi modal, penggunaan mata uang yang bebas ditransaksikan, hingga kecepatan penyelesaian transaksi atau settlement period. Dalam parameter ini, penyelesaian transaksi idealnya maksimal tiga hari (T+3).

Ukuran pasar juga menjadi prasyarat. S&P DJI mensyaratkan total kapitalisasi pasar di atas USD 15 miliar, serta nilai rata-rata transaksi harian (Median Daily Value Traded/MDVT) minimal USD 10 juta.

Dengan masuknya Indonesia dalam watchlist, perhatian S&P DJI terhadap aspek transparansi pasar menjadi sorotan. Perkembangan evaluasi dan tindak lanjut atas aspek regulasi transparansi dinilai berpotensi memengaruhi persepsi investor global serta posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar ke depan.