Sekretariat DPRD Kota Makassar menghadirkan sistem notifikasi keuangan real-time melalui Sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekretariat (SiAkses). Sistem ini memungkinkan setiap transaksi terkait hak keuangan anggota DPRD diketahui dalam hitungan detik, sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.
Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengatakan SiAkses dikembangkan melalui Proyek Perubahan (Proper) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan telah disosialisasikan karena manfaatnya dinilai dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat, khususnya anggota DPRD Kota Makassar.
Ia mencontohkan, ketika terjadi transfer biaya perjalanan dinas kepada anggota DPRD, penerima akan memperoleh notifikasi dari bendahara atau bagian keuangan Sekretariat DPRD Makassar dalam hitungan detik, atau paling lama satu menit. Notifikasi tersebut disertai rincian biaya yang ditransfer. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Menurut Andi Rahmat, cakupan sistem tidak terbatas pada pembayaran perjalanan dinas. SiAkses juga mencakup seluruh hak keuangan yang melekat pada anggota DPRD, termasuk gaji, tunjangan, dan hak keuangan lainnya, yang akan diinformasikan secara otomatis kepada penerima.
Ia menyebut penerapan notifikasi keuangan menjadi bagian dari modernisasi tata kelola administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Makassar. Sistem ini dirancang untuk memudahkan Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta penerima manfaat dalam memantau transaksi secara cepat dan akurat.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, penerapan SiAkses juga mendukung transaksi nontunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Transaksi Nontunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.
Melalui fitur notifikasi otomatis, mutasi keuangan dapat dipantau real-time tanpa perlu pengecekan manual. Dengan demikian, proses sinkronisasi data diharapkan berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien.
Andi Rahmat menambahkan, sistem ini juga ditujukan untuk memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Ia menegaskan tujuan utama penerapan sistem adalah memastikan setiap transaksi dapat diketahui secara cepat oleh penerima manfaat, sehingga pelayanan lebih efisien dan administrasi lebih tertib.
