Lamongan—Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lamongan menuai sorotan. Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (7/7/2026) untuk menuntut evaluasi menyeluruh terhadap regulasi serta tata kelola program tersebut.
Massa menilai, setelah memasuki tahun pertama pelaksanaan, implementasi MBG di lapangan masih jauh dari ideal dan diwarnai berbagai kendala teknis maupun administratif.
Perwakilan massa aksi, Ahmad Zaeni, menegaskan bahwa unjuk rasa itu bukan penolakan terhadap program MBG. Menurutnya, aksi tersebut merupakan dorongan agar program yang menyasar anak-anak sekolah dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Kami mendukung adanya program MBG, tetapi kami menolak tata kelolanya. Maka dari itu kami menuntut kepada Satgas MBG untuk evaluasi ulang terkait regulasi dan tata kelola MBG,” ujar Zaeni saat berorasi.
Zaeni juga menyampaikan bahwa berdasarkan investigasi dan temuan di lapangan, massa menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu sorotan utama adalah standarisasi dan penyajian menu makanan yang dinilai belum memenuhi ekspektasi gizi bagi anak-anak.
“Selain berkaitan dengan tata kelola, temuan di lapangan juga menunjukkan banyak dari SPPG yang tidak sesuai utamanya dalam penyajian menu makanan,” kata Zaeni.
Menanggapi tuntutan tersebut, Satgas MBG Kabupaten Lamongan, M. Nalikan, mengatakan program berskala nasional itu masih berada dalam tahap penjajakan dan penyempurnaan di tingkat daerah. Ia menyebut kritik dari massa sebagai masukan yang perlu diperhatikan.
“Tentu kritik yang disampaikan ini baik, tapi juga kita melihat bahwa program ini masih berjalan 1 tahun masih permulaan dan perlu terus dilakukan evaluasi,” ujar Nalikan.
Nalikan menambahkan, selain tata kelola dan transparansi, kualitas serta kesesuaian menu makanan yang diterima anak-anak perlu menjadi fokus. Ia menekankan pentingnya sinergi di tingkat daerah karena program ini merupakan instruksi pemerintah pusat.
“Program ini adalah kewenangan pemerintah pusat, yang terpenting saat ini adalah bagaimana ada evaluasi tata kelola itu bisa dilakukan terutama layanan kepada anak-anak dan komunikasi antar SPPG dan sekolah serta orang tua wali,” pungkasnya.
