PONTIANAK – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat menuai sorotan Persatuan Mahasiswa Melayu (PMM) Kalimantan Barat. Organisasi tersebut mendesak PLN UID Kalimantan Barat meningkatkan transparansi informasi terkait penanganan gangguan dan proses pemulihan sistem kelistrikan.
Ketua Umum PMM Kalimantan Barat, Ferdiansyah, pada Sabtu (4/7/2026) mengatakan pemadaman telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, dunia usaha, hingga kegiatan rumah tangga.
Menurut Ferdiansyah, percepatan pemulihan perlu berjalan beriringan dengan penyampaian informasi yang terbuka, konsisten, dan mudah diakses. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu. Kami mendesak PLN UID Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam menyampaikan perkembangan pemulihan. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian,” ujar Ferdiansyah.
PMM Kalimantan Barat menilai keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Karena itu, PLN diminta menyampaikan pembaruan secara berkala mengenai kondisi sistem kelistrikan, wilayah yang masih terdampak, progres perbaikan, serta estimasi waktu normalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataannya, PMM Kalimantan Barat juga menyampaikan lima tuntutan kepada PLN UID Kalimantan Barat. Tuntutan tersebut meliputi penyampaian perkembangan pemulihan sistem kelistrikan secara terbuka, berkala, dan mudah diakses masyarakat; pemberian estimasi waktu normalisasi yang jelas serta pembaruan apabila terjadi perubahan kondisi di lapangan; serta penyampaian informasi mengenai wilayah terdampak, progres perbaikan, dan langkah teknis yang sedang dilakukan.
Selain itu, PMM meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan dan memaparkan langkah pencegahan agar gangguan serupa tidak terulang. Mereka juga mendorong dibukanya ruang dialog dan audiensi dengan masyarakat, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik.
“PLN juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan serta memaparkan langkah pencegahan agar gangguan serupa tidak terulang. Terpenting, membuka ruang dialog dan audiensi dengan masyarakat, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan publik,” kata Ferdiansyah.
Ferdiansyah menegaskan PMM Kalimantan Barat mendukung upaya PLN mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Namun, ia menilai komunikasi publik yang baik menjadi faktor penting untuk mencegah kebingungan dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami tidak hanya menunggu listrik kembali normal, tetapi juga menginginkan adanya kepastian, keterbukaan, dan komunikasi yang baik dari penyelenggara layanan publik. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pelayanan yang profesional dan informasi yang transparan,” tegasnya.
PMM Kalimantan Barat berharap pemulihan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat dapat segera tuntas. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal proses penanganan pemadaman sebagai bentuk kepedulian terhadap hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
PMM juga menyebut akan mengajukan audiensi resmi apabila PLN dinilai belum memberikan informasi yang memadai mengenai proses pemulihan. Langkah itu, menurut Ferdiansyah, akan ditempuh secara dialogis dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan menempuh langkah tersebut secara dialogis, konstruktif, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
