Pemkab Tapanuli Utara Bahas Transparansi dan Skema Manfaat Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik

Pemkab Tapanuli Utara Bahas Transparansi dan Skema Manfaat Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik

TARUTUNG — Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menerima audiensi perwakilan organisasi kemasyarakatan dan komunitas warga desa untuk membahas rencana pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang pembangkit listrik di daerah tersebut. Audiensi berlangsung di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (8/7/2026), dan diterima Wakil Bupati Taput Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng.

Sejumlah pihak yang hadir antara lain YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia) yang diwakili Kepala Program Rokhmad Munawir, BITRA Indonesia (Bina Keterampilan Pedesaan) melalui Koordinator Solidaritas Quadi Azam, serta komunitas masyarakat dari sejumlah desa. Wakil bupati didampingi sejumlah pejabat terkait di jajaran Pemkab Taput.

Dalam pertemuan itu, para peserta membahas dampak, manfaat, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan PSN pembangkit listrik. Wakil Bupati menyatakan pemerintah daerah menyambut baik ruang dialog yang dibangun bersama masyarakat dan pihak terkait.

Menurutnya, kehadiran proyek berskala besar berbasis PSN di Taput harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat dimaksud tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi warga di sekitar lokasi.

Wakil bupati menekankan pentingnya transparansi informasi terkait proyek, termasuk mekanisme perhitungan keuntungan, biaya operasional, serta manfaat yang dapat diterima masyarakat. Ia juga menyebut pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memperoleh dampak positif secara berkelanjutan.

Diskusi turut membahas mekanisme pembagian manfaat dari proyek pembangkit listrik, termasuk ketentuan bonus produksi yang telah diatur pemerintah pusat melalui regulasi Kementerian Keuangan. Selain itu, masyarakat menyampaikan harapan agar tersedia skema manfaat yang lebih luas setelah proyek mencapai titik balik modal (break-even point), sebagaimana pernah menjadi bagian dari pembahasan awal.

Wakil bupati juga menyoroti pentingnya komunikasi dan sinergi untuk membuka peluang ekonomi masyarakat. Ia menyebut peluang tersebut dapat didorong melalui pengembangan sektor pertanian, pemanfaatan lahan baru, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar wilayah terdampak.

Ia menambahkan, investasi yang masuk ke daerah diharapkan mampu membuka peluang bagi masyarakat lokal, baik melalui penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha, maupun peningkatan perekonomian. Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.