PALANGKA RAYA – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) menuai kritik. Kebijakan pemadaman ini dinilai merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun aktivitas sosial.
Sekretaris Karang Taruna Kalimantan Tengah, Freddy Simamora, menilai permohonan maaf dan penjelasan teknis yang disampaikan manajemen PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu masih bersifat normatif dan kurang rinci.
Freddy mendesak PLN menyampaikan kondisi riil di lapangan secara transparan kepada publik apabila memang terjadi gangguan pada sistem pembangkit. Ia meminta informasi tersebut disertai bukti visual dan pembaruan progres perbaikan dari hari ke hari.
“Jika ada pembangkit yang rusak, tunjukkan secara visual. Perlihatkan bagaimana kondisi kerusakannya dan bagaimana progres perbaikannya dari hari ke hari. Jangan biarkan masyarakat sebagai pelanggan hanya pasrah menunggu keajaiban yang tidak pasti,” kata Freddy.
Selain transparansi, Freddy juga meminta PLN memberikan kompensasi yang layak kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Ia menilai hubungan antara PLN dan konsumen seharusnya berjalan adil, termasuk dalam hal konsekuensi ketika layanan terganggu.
“Selama ini PLN tegas memberikan sanksi ketika pelanggan terlambat membayar tagihan. Sebaliknya, ketika pelayanan PLN buruk, kompensasi serupa harusnya otomatis berjalan,” ujarnya.
Freddy menilai persoalan pemadaman bergilir ini perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi manajemen PLN, mulai dari level bawah hingga jajaran pimpinan tertinggi. Ia juga menuntut adanya pemotongan gaji bagi petinggi PLN sebagai bentuk tanggung jawab.
“Jangan sampai pelayanan mengecewakan, tetapi para petinggi PLN tetap menerima gaji utuh dan bonus besar. Perlu ada pemotongan gaji sebagai bentuk tanggung jawab,” pungkasnya.
