SAMARINDA — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur, Ahmad Muzakkir, menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola aset dan keuangan daerah secara terbuka. Ia menilai transparansi menjadi prinsip penting yang harus dijaga penyelenggara pemerintahan di tengah meningkatnya pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah.
Menurut Muzakkir, keterbukaan informasi tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja. “Saya berusaha membuka informasi kepada teman-teman media dan masyarakat supaya mereka tahu bagaimana proses yang sebenarnya. Ketika terjadi sesuatu, publik juga bisa menilai berdasarkan informasi yang benar,” kata Muzakkir saat dihubungi, Sabtu (30/5/2026).
Ia menyebut tuntutan terhadap transparansi kini semakin besar. Karena itu, BPKAD berupaya menjelaskan berbagai proses pengelolaan aset maupun keuangan daerah yang selama ini kerap dianggap rumit oleh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan dapat mencegah kesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Sekarang kita diuji oleh publik bagaimana transparansi dan keterbukaan itu dijalankan. Karena itu saya lebih memilih menjelaskan prosesnya secara terbuka agar masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Muzakkir juga menyatakan tidak menutup diri terhadap kritik yang disampaikan masyarakat maupun media. Ia menilai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk membenahi aspek yang masih perlu diperbaiki, baik dari sisi pelayanan, administrasi, maupun hal lain.
“Saya tidak anti kritik. Justru dari kritik dan masukan itu kita bisa melihat bagian mana yang perlu dibenahi, apakah dari sisi pelayanan, administrasi, atau aspek lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, setiap respons dari masyarakat menjadi perhatian. Menurutnya, pemerintah tidak semestinya menutup diri terhadap pandangan yang berkembang di ruang publik. “Ketika ada feedback dari masyarakat, saya baca. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki. Jadi kritik itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi menjadi bagian dari proses perbaikan,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Muzakkir turut menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan aset daerah. Ia mengaku terus mendorong penerapan prinsip akuntabilitas serta pengawasan internal agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan pengawasan publik merupakan elemen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. “Kalau prosesnya terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi. Itu baik untuk pemerintah karena membuat kita lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,” tuturnya.
Muzakkir berharap budaya transparansi tidak hanya diterapkan di lingkungan BPKAD, tetapi juga menjadi semangat seluruh perangkat daerah di Kalimantan Timur. Ia menilai hal itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat seiring upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan baik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkasnya.
