Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Aceh Timur, di Pendopo Bupati Aceh Timur, Kamis (18/6/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari harga Tandan Buah Segar (TBS), pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), penguatan koordinasi, hingga peluang investasi hilirisasi sawit.
Dalam arahannya, Al-Farlaky menyoroti fluktuasi harga TBS yang disebutnya menjadi isu nasional dan berdampak langsung pada petani. Ia menekankan perlunya kepastian harga yang adil, disertai mekanisme pemantauan yang transparan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.
"Kami berharap harga TBS di Aceh Timur memiliki patokan yang jelas sehingga tidak merugikan petani. Pemerintah daerah juga perlu memperoleh informasi dan laporan berkala terkait perkembangan harga TBS agar dapat melakukan pemantauan dan pengawasan," ujar Al-Farlaky.
Selain persoalan harga, bupati meminta perusahaan PKS meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait, terutama dalam penyampaian data aktivitas usaha perkebunan dan pengolahan sawit agar lebih tertib dan terintegrasi.
Ia juga menekankan pentingnya kontribusi perusahaan melalui program CSR yang memberi dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, CSR perlu menjadi bagian dari pembangunan daerah yang selaras dengan program pemerintah.
"Kami berharap perusahaan dapat mengambil peran dalam pembangunan yang sedang digalakkan pemerintah, misalnya membantu pembangunan atau perbaikan akses jalan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan perusahaan sebaiknya dikoordinasikan agar terdata dan tersinkronisasi," katanya.
Al-Farlaky turut mendorong komunikasi yang lebih intensif antara perusahaan dan pemerintah daerah melalui dinas teknis, tidak hanya melalui kepala daerah secara langsung.
Di sektor investasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan membuka peluang pengembangan industri hilir kelapa sawit, termasuk rencana pembangunan pabrik minyak makan jika ada investor yang berminat. "Kami membuka peluang investasi seluas-luasnya. Jika ada investor yang membangun pabrik minyak makan, tentu dapat membuka peluang kerja sama bisnis baru dengan PKS yang ada di Aceh Timur," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, bupati juga menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan kerja di lingkungan perusahaan, termasuk pelatihan keselamatan bagi karyawan dan penyediaan fasilitas penanggulangan kebakaran seperti APAR.
Sementara itu, perwakilan PT Teupin Lada menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan sejumlah program CSR, antara lain pembagian sembako rutin, santunan anak yatim di tujuh desa, serta pembangunan rumah layak huni bagi warga lanjut usia. Namun, mereka mengakui sebagian kegiatan tersebut belum seluruhnya tercatat secara administratif di instansi terkait.
Terkait harga TBS, perusahaan menyebut penetapan harga mengikuti panduan pasar yang berubah harian. Mereka juga menyoroti masih adanya pengiriman TBS ke luar daerah yang dinilai berdampak pada pasokan PKS lokal.
Menanggapi hal itu, Al-Farlaky menyatakan pemerintah daerah akan membahas aspek teknis bersama instansi terkait dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan keberlangsungan usaha perusahaan. "Kita akan duduk bersama membahas teknisnya. Yang terpenting adalah adanya jaminan harga yang adil sehingga petani tidak dirugikan dan perusahaan juga dapat terus beroperasi dengan baik," pungkasnya.
