Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengoordinasikan peninjauan lapangan lintas kementerian/lembaga terhadap pembangunan Bendung Maliana 2 di Delomil, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (12/2/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Bupati Belu Willybrodus Lay menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Pusat yang melibatkan kementerian/lembaga teknis, KBRI Dili, Pemerintah Kabupaten Belu, serta unsur masyarakat setempat. Menurutnya, pelibatan berbagai pihak tersebut penting untuk memastikan kepentingan masyarakat perbatasan tetap menjadi prioritas.
Dalam peninjauan tersebut, delegasi Republik Indonesia bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Irigasi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di lokasi proyek. Pertemuan itu menghasilkan kesepahaman awal untuk menyamakan visi pembangunan yang berlandaskan prinsip keadilan bagi kedua negara, khususnya terkait pengelolaan dan distribusi air bagi petani di wilayah perbatasan.
Kemenko Polkam menyatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dilaksanakan secara adil, transparan, serta tetap menjaga hubungan baik antara Indonesia dan RDTL.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam menegaskan Indonesia pada prinsipnya tidak keberatan terhadap pembangunan bendung tersebut, sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara adil, berbasis data, dan memperhatikan kepentingan masyarakat kedua negara.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Belu akan menyampaikan data terbaru terkait kebutuhan irigasi dan luas lahan terdampak. Sementara itu, Pemerintah RDTL akan menyampaikan draf kerja sama untuk ditanggapi secara formal oleh Pemerintah RI melalui mekanisme bilateral yang berlaku.
Kemenko Polkam menekankan dialog, transparansi data, dan koordinasi lintas lembaga sebagai instrumen utama dalam mengelola dinamika pembangunan di kawasan perbatasan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat stabilitas, membangun kepercayaan, dan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat di perbatasan RI–RDTL.
