MAMUJU — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju mendesak agar proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju dilakukan secara terbuka dan akuntabel. GMNI menilai transparansi diperlukan untuk memastikan kualitas bangunan yang menggunakan anggaran negara.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Agitasi, Media, dan Propaganda DPC GMNI Mamuju, Ammang. Ia mengatakan setiap tahapan pembangunan, termasuk penggunaan material konstruksi, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
GMNI mengaku memperoleh informasi yang mengindikasikan belum ada penjelasan terbuka terkait apakah material yang digunakan telah melalui pengujian laboratorium sesuai standar teknis yang berlaku. Karena itu, GMNI meminta pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta instansi terkait memberikan klarifikasi kepada masyarakat.
“Bangunan sekolah merupakan fasilitas publik yang akan digunakan dalam jangka panjang. Karena itu, setiap material yang digunakan harus memenuhi standar mutu dan, apabila dipersyaratkan dalam kontrak maupun spesifikasi teknis, telah melalui pengujian laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui kualitas pembangunan yang dibiayai oleh uang negara,” ujar Ammang, Rabu (8/7/2026).
GMNI menilai pengujian material konstruksi merupakan bagian penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan daya tahan bangunan. Organisasi tersebut juga meminta aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif apabila ditemukan dugaan penyimpangan terhadap spesifikasi teknis pekerjaan.
Selain itu, GMNI mendorong agar dokumen pendukung, seperti hasil uji laboratorium material, spesifikasi teknis, hingga proses pengawasan proyek, dibuka kepada publik apabila memang menjadi bagian dari persyaratan pelaksanaan pekerjaan. Keterbukaan informasi itu dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan.
Ammang menegaskan, sikap GMNI tersebut bukan untuk menghambat pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial agar setiap proyek pemerintah dilaksanakan sesuai aturan, mengutamakan mutu pekerjaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jika seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai aturan, tentu itu harus dibuktikan secara terbuka. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegasnya.
