Dewan Rakyat Provinsi Thanh Hoa menutup sidangnya dengan menyetujui 24 resolusi yang disebut mendapat persetujuan dan konsensus tinggi dari para delegasi. Salah satu keputusan yang disorot adalah resolusi penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi Thanh Hoa untuk periode 2021-2030, dengan visi hingga 2050.
Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Ketua Dewan Rakyat Provinsi, Nguyen Hong Phong, menyatakan penerbitan resolusi-resolusi tersebut dinilai tepat waktu dan mencerminkan upaya proaktif serta tekad Dewan Rakyat Provinsi dalam menyempurnakan kerangka hukum. Menurutnya, langkah ini diharapkan mendukung peningkatan efisiensi model pemerintahan daerah dua tingkat, membantu menyelesaikan hambatan dan persoalan mendesak, serta menjawab kebutuhan pembangunan provinsi.
Untuk memastikan pelaksanaan resolusi berjalan cepat, Nguyen Hong Phong meminta Komite Rakyat Provinsi segera mengonkretkan isi resolusi, menerbitkan dokumen panduan, dan mengorganisasi implementasi secara serius, efektif, serta sesuai ketentuan hukum. Ia juga meminta Komite Rakyat Provinsi meninjau dan menyetujui penyesuaian Perencanaan Provinsi sesuai rencana dan arahan Perdana Menteri, kemudian mengumumkan rencana tersebut, menyusun rencana pelaksanaan, serta menetapkan secara jelas tanggung jawab tiap lembaga, unit, sektor, dan daerah.
Selain itu, Komite Rakyat Provinsi diminta memusatkan perhatian pada pengarahan peninjauan dan penambahan berbagai rencana di bawah kewenangan provinsi, termasuk perencanaan kota dan perencanaan tingkat kecamatan, agar terjaga konsistensi dan keseragaman.
Dalam arahannya, Nguyen Hong Phong juga menekankan pelaksanaan Kesimpulan No. 34 tertanggal 18 Mei 2026 dari Politbiro dan Arahan No. 21 tertanggal 20 Mei 2026 dari Perdana Menteri. Dokumen tersebut terkait penataan ulang desa dan daerah permukiman, serta pengaturan pemanfaatan, rezim, dan kebijakan bagi pejabat paruh waktu di tingkat kecamatan, desa, dan daerah permukiman, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap prinsip, persyaratan, dan tenggat waktu.
Komite Rakyat Provinsi juga diminta memimpin penyelenggaraan tinjauan satu tahun atas pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dua tingkat. Tinjauan itu diarahkan untuk menilai secara realistis situasi, capaian, kesulitan, dan hambatan, menarik pelajaran, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu penyesuaian dan penambahan agar operasional sistem berjalan lancar dan efektif.
Di sisi lain, Komite Tetap Dewan Rakyat Provinsi bersama komite-komite terkait diminta memperkuat koordinasi dengan Dewan Rakyat Provinsi serta departemen dan lembaga terkait agar materi yang disampaikan pada sidang memenuhi standar kualitas, diserahkan tepat waktu, dan sesuai prosedur.
Para delegasi juga diminta menyampaikan secara penuh kepada pemilih mengenai hasil sidang dan resolusi yang telah disahkan, sekaligus membahas kesulitan dan hambatan untuk mendorong solusi serta usulan penanganan. Mereka juga didorong memilih isu-isu yang menjadi perhatian pemilih dan persoalan yang masih menghadapi hambatan praktis untuk dibahas dalam diskusi dan sesi tanya jawab pada sidang reguler pertengahan tahun 2026.
Dalam sidang tersebut, para delegasi mendengarkan, membahas, dan memberikan suara atas usulan Komite Rakyat Provinsi terkait perencanaan, investasi publik, alokasi sumber daya, serta pengelolaan lahan dan sumber daya. Resolusi penyesuaian Rencana Tata Ruang 2021-2030 dengan visi 2050 disebut sebagai salah satu isi mendasar untuk membangun landasan hukum dan sumber daya, guna mendorong investasi infrastruktur, memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pembangunan yang cepat dan berkelanjutan.
Selain itu, para delegasi juga membahas mekanisme dan kebijakan untuk pengembangan pertanian, industri, dan perumahan. Dewan Rakyat Provinsi turut menyepakati Peraturan Kerja Dewan Rakyat Provinsi Thanh Hoa serta program kerja keseluruhan Dewan Rakyat Provinsi Thanh Hoa periode ke-19 (2026-2031), yang ditujukan untuk menetapkan metode kerja, prosedur, dan tugas utama selama masa jabatan tersebut.
