Jalur parlemen dinilai bukan sesuatu yang “haram” bagi aktivis untuk mendorong perubahan. Bagi sebagian kalangan, keterlibatan dalam pemilu dapat menjadi taktik tambahan untuk memperkuat gerakan rakyat dan mendorong transformasi sosial.

Namun, realitas pemilu yang berbiaya tinggi disebut menjadi hambatan besar bagi caleg berlatar aktivisme. Hal itu disampaikan Bambang Budiono, caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN), dalam diskusi bertajuk “Langkah Politik Caleg Aktivis Di Arena Pemilu 2014” di kantor Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), Jumat (17/5/2013).

“Modal kita sebagai aktivis hanyalah gagasan. Sementara realitas politiknya menuntut biaya tinggi,” kata Bambang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peluang aktivis menembus parlemen menjadi lebih tipis.

Optimisme di tengah ketidakpuasan publik

Meski menyoroti kendala biaya, Bambang menyampaikan optimismenya. Ia menilai meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR dapat menjadi peluang bagi caleg aktivis untuk menyuarakan perubahan.

Bambang merinci tiga agenda politik yang, menurutnya, perlu diperjuangkan caleg aktivis jika berada di parlemen.

• Mengubah mekanisme penyusunan anggaran di DPR yang dinilai rawan dikorupsi.
• Mendorong DPR mengupayakan solusi politik atas kesenjangan ekonomi. Ia menyebut rasio gini 0,41, yang ia artikan sebagai 1% orang Indonesia menguasai 40% kekayaan nasional.
• Memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih memihak kepentingan rakyat.

Kritik terhadap sistem pemilu yang mahal

Pandangan serupa disampaikan Masinton Pasaribu, caleg aktivis yang diusung PDI Perjuangan. Ia menilai sistem pemilu saat ini cenderung menyingkirkan orang-orang yang memiliki idealisme, cita-cita, dan komitmen membela rakyat.

Masinton mengkritik mahalnya biaya politik dan menilai tingginya ongkos tersebut tidak berkorelasi dengan kualitas figur yang dihasilkan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

“Kalau sistemnya begini terus, ya, cuma orang yang punya uang dan gemar melakukan pencitraan yang bisa menang. Pemilu yang begini tidak akan melahirkan pemimpin berkualitas,” ujarnya.

Meski demikian, Masinton mengaku tetap optimistis menghadapi pemilu berikutnya. Ia menyebut pengalaman sebagai caleg pada pemilu 2009 sebagai “ajang latihan” untuk memahami medan kontestasi. Ia juga menilai pengalaman bersentuhan dengan massa rakyat menjadi keunggulan caleg aktivis karena membuat mereka lebih mengenal persoalan rakyat dan cara memperjuangkannya.

Dalam soal pendanaan, Masinton menganjurkan caleg aktivis bergotong-royong untuk meringankan beban, termasuk dalam urusan pembiayaan.

Menghubungkan parlemen dan agenda gerakan rakyat

Rudi Hartono dari Berdikari Oline menekankan pentingnya menghubungkan taktik parlementer dengan agenda gerakan rakyat. Ia mengajukan tiga kriteria untuk menguji apakah kehadiran caleg aktivis sejalan dengan tujuan gerakan.

• Keputusan menjadi caleg bukan keputusan pribadi, melainkan mandat dari gerakan rakyat, dengan agenda dan program yang berasal dari gerakan.
• Keterlibatan caleg aktivis harus memberi keuntungan bagi gerakan rakyat, misalnya dengan memanfaatkan ruang kampanye untuk penyadaran politik.
• Caleg aktivis perlu menunjukkan praktik politik yang berbeda, baik saat kampanye maupun ketika berada di parlemen.

Rudi menyebut caleg aktivis semestinya menampilkan politik yang bersih, egaliter, merakyat, mengusung janji realistis, serta memiliki komitmen kuat memperjuangkan rakyat. Ia menilai tantangan terbesar adalah menjaga agenda perubahan di lingkungan politik yang ia gambarkan korup, klientalistik, berbiaya tinggi, dan sarat politik uang.

Menurutnya, risiko terjerumus ke dalam praktik politik tradisional sangat kuat. Karena itu, selain komitmen pribadi, ia menekankan perlunya pengawalan dan kontrol dari gerakan rakyat.

Tiga kecenderungan menyimpang

Rudi juga mengingatkan tiga kecenderungan yang, menurutnya, dapat menyimpang dari tujuan awal caleg aktivis.

• Menjadikan keterpilihan sebagai tujuan utama, bukan mendorong agenda kerakyatan melalui parlemen.
• Mengkooptasi gerakan rakyat, misalnya hanya mendekati organisasi buruh, tani, atau kaum miskin kota saat momentum pemilu untuk mengejar suara.
• Terjebak dalam formalisme dan gaya politik borjuis, seperti mengadopsi gaya hidup elit, meminta perlakuan khusus, atau membangun “wibawa” yang dibuat-buat.

Masalah DPT dan kekhawatiran kecurangan

Tantangan lain yang disorot adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai rawan kecurangan. M Setio Ajiono, caleg aktivis yang akan diusung Partai Gerindra, menyebut persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menjadi masalah besar berdasarkan pengalamannya pada pemilu 2009.

Ia mencontohkan adanya wilayah yang sebelumnya dihitung sebagai basis pemilih karena menjadi basis organisasi, namun setelah DPT keluar, ia mengklaim hampir 70% tidak masuk DPT. Karena itu, ia menilai perlu kontrol aktif untuk memastikan seluruh rakyat terdaftar dan dapat menggunakan hak politiknya.

Meski mengingatkan adanya persoalan tersebut, Ajiono menyatakan keyakinannya bahwa caleg aktivis tetap memiliki peluang dalam pemilu 2014.