Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat transparansi dan akurasi data penerima manfaat Program MBG melalui proses validasi yang melibatkan koordinasi lintas kementerian.
Sony mengatakan validasi data saat ini dilakukan melalui kerja sama sejumlah kementerian, dengan melibatkan wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Menurut dia, upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang menggelar rapat koordinasi untuk memperkuat akurasi data penerima manfaat MBG.
Selain mengandalkan integrasi data antarkementerian dan lembaga, BGN juga melakukan verifikasi secara bottom-up melalui jaringan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan. Para koordinator SPPI bekerja sama dengan lurah dan kepala desa untuk mendata langsung ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga peserta didik dari PAUD sampai SMA, termasuk santri pondok pesantren.
“Hasil validasi data saat ini sudah bisa diakses publik melalui laman validasidatapm.bgn.go.id,” kata Sony dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 1 Juni 2026.
Melalui dashboard tersebut, kepala sekolah, kader posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah dapat mengecek apakah warga yang berhak menerima MBG telah masuk dalam basis data nasional dan sudah mendapatkan layanan program.
BGN juga membuka ruang koreksi dari masyarakat. Jika ditemukan ibu hamil, ibu menyusui, balita, atau peserta didik yang belum terdata sebagai penerima manfaat MBG, laporan dapat disampaikan melalui hotline WhatsApp di nomor 0851-1139-4466.
Sony mengakui data penerima manfaat yang selama ini digunakan berasal dari pendataan pada Mei hingga Juli 2024. Saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan MBG.
“Ketika data itu dikumpulkan, BGN bahkan belum memiliki dukungan anggaran dan jumlah personel kami tidak lebih dari 15 orang. Karena itu koordinasi formal antar-lembaga belum bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Dengan penguatan koordinasi antarkementerian serta partisipasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, BGN menyatakan optimistis validasi yang berlangsung dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan menjadi fondasi bagi pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
