Amerika Serikat menyatakan kekhawatiran setelah China melakukan uji coba peluncuran rudal balistik dengan hulu ledak tiruan di Samudra Pasifik pada Senin, 6 Juli 2026. Washington menilai langkah tersebut mencerminkan modernisasi militer China yang berlangsung cepat namun dinilai minim kejelasan, serta kembali mendorong Beijing agar terlibat lebih substantif dalam pembahasan pengendalian senjata nuklir.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, mengatakan peningkatan kemampuan nuklir China yang pesat dan kurang transparan menjadi perhatian serius bagi kawasan Asia-Pasifik dan komunitas internasional. Pemerintah AS juga mendesak China menerapkan mekanisme pemberitahuan rutin untuk setiap peluncuran rudal balistik antarbenua.
Uji coba terbaru ini terjadi sekitar dua tahun setelah China meluncurkan rudal balistik antarbenua ke perairan dekat Polinesia Prancis, yang disebut sebagai peluncuran pertama melintasi perairan internasional dalam lebih dari empat dekade. Sejumlah analis memperingatkan kemampuan China kini semakin mampu menjangkau wilayah daratan Amerika Serikat.
Pemerintah Selandia Baru menyatakan China memberi pemberitahuan kepada negara-negara di Pasifik sekitar dua jam sebelum peluncuran. Namun, belum jelas apakah Amerika Serikat juga menerima notifikasi serupa. Sementara itu, Pemerintah Filipina mengecam peluncuran tersebut sebagai “unjuk kekuatan militer yang sembrono dan tidak memiliki tujuan damai”, serta menilai tindakan itu sebagai provokasi terhadap negara-negara yang menolak ekspansionisme China.
Di sisi lain, Juru Bicara Angkatan Laut China, Wang Xuemeng, membenarkan peluncuran tersebut sebagai bagian dari latihan militer tahunan rutin. Ia juga menyatakan negara-negara terkait telah diberi informasi sebelumnya.
Rudal yang diluncurkan dari kapal selam bertenaga nuklir itu diperkirakan jatuh di sekitar Kepulauan Solomon. Wilayah ini sejak 2022 telah menandatangani perjanjian keamanan dengan China, yang kini tengah ditinjau ulang oleh pemerintahan baru di negara tersebut.
Situasi ini berlangsung di tengah berakhirnya kesepakatan nuklir terakhir AS-Rusia, New START, pada Februari lalu. Pemerintah AS menyatakan terus mendorong agar China bergabung dalam negosiasi pengendalian senjata baru, meski hingga kini belum mendapat respons positif dari Beijing.
