MAGELANG — Rencana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengonversi kendaraan operasional usang menjadi kendaraan bermotor listrik (KBL) dinilai sebagai sinyal positif dalam upaya transisi energi. Namun, program yang diluncurkan pada peringatan HUT ke-80 Bhayangkara itu masih menyisakan pertanyaan terkait arah strategis dan transparansi anggaran.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Tidar (Untidar), Bonifasus Endo Gauh Pradana, mendorong publik menelaah kebijakan tersebut secara lebih komprehensif. Ia menilai fondasi argumen peluncuran program belum kuat pada level strategis, jika ditinjau melalui kerangka evaluasi kebijakan publik PESTOL (Project Evaluation on Strategic, Tactical and Operational Level).
Endo mempertanyakan apakah program konversi ini benar-benar berangkat dari tujuan efisiensi anggaran dan dukungan terhadap transisi energi, atau sekadar mengikuti tren kendaraan listrik. Menurutnya, penjelasan resmi mengenai landasan kebijakan itu belum disampaikan secara terang, padahal kebijakan publik memerlukan dasar yang jelas dan terukur.
Polri, sebagaimana disampaikan, menargetkan konversi pada unit kendaraan operasional produksi 2004 hingga 2011. Unit yang disasar adalah kendaraan dengan mesin yang dinilai tidak layak pakai, tetapi masih memiliki rangka sasis yang kokoh. Pada tahap awal perkenalan, Polri baru memamerkan tujuh unit hasil konversi, terdiri atas dua mobil kabin ganda (double cabin) dan lima sepeda motor.
Endo menilai pelaksanaan di tingkat taktis kemungkinan tidak akan menghadapi banyak hambatan karena kultur komando hierarkis di internal kepolisian. Namun, ia menekankan persoalan krusial berada pada ranah operasional, terutama terkait target spesifik dan postur rincian anggaran secara nasional yang dinilai belum dipaparkan.
Ia menyoroti belum adanya kejelasan jumlah kendaraan yang akan dikonversi serta target waktu penyelesaiannya. Menurut Endo, tanpa parameter proyeksi yang jelas, masyarakat akan kesulitan mengukur tingkat keberhasilan program.
Selain itu, Endo juga mempertanyakan belum adanya paparan perbandingan data antara biaya konversi dengan beban pengadaan kendaraan listrik baru. Ia menilai inovasi semacam ini perlu dibuktikan lebih efisien secara finansial agar tidak berujung pada pembengkakan biaya yang justru lebih mahal dibanding pembelian unit baru dari pabrikan yang teknologinya sudah mapan.
