Warga Maluk Tolak Perluasan Smelter yang Mengarah ke Permukiman, Usulkan Pengembangan ke Timur

Warga Maluk Tolak Perluasan Smelter yang Mengarah ke Permukiman, Usulkan Pengembangan ke Timur

Sumbawa Barat — Rencana pengembangan dan perluasan kawasan smelter di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mulai menuai perhatian warga. Sejumlah masyarakat menyatakan penolakan apabila ekspansi kawasan industri tersebut mengarah ke wilayah perkampungan dan berdampak pada tempat tinggal serta ruang hidup warga.

Warga menegaskan mereka tidak menolak pembangunan smelter. Namun, mereka meminta agar pengembangan kawasan industri tidak dilakukan dengan konsekuensi menggusur permukiman yang sudah lebih dulu ada di sekitar lokasi.

“Kami bukan menolak pembangunan smelter. Yang kami tolak kalau pengembangannya harus masuk ke perkampungan warga,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Di sisi lain, warga mengusulkan agar arah pengembangan smelter diarahkan ke sebelah timur. Menurut mereka, opsi tersebut dapat meminimalkan tekanan terhadap permukiman yang telah ada.

Masyarakat menilai, pembangunan industri memang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi. Meski demikian, mereka menekankan bahwa kepentingan pembangunan tidak semestinya mengorbankan warga yang bermukim di kawasan tersebut.

Warga juga meminta agar setiap rencana perluasan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan. Mereka khawatir perluasan kawasan industri skala besar dapat memengaruhi tata ruang wilayah, akses jalan, fasilitas umum, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga keberadaan permukiman.

“Kalau memang ada pilihan arah pengembangan ke timur, kenapa tidak dikaji lebih serius? Jangan sampai karena kepentingan industri, kampung warga yang menjadi korban,” kata warga lainnya.

Selain itu, warga berharap pemerintah daerah tidak mengambil keputusan secara sepihak sebelum ada kajian komprehensif mengenai dampak sosial dan tata ruang. Mereka meminta persoalan ini dibahas melalui dialog terbuka yang melibatkan pemerintah daerah, pihak perusahaan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang berpotensi terdampak.

Dalam dialog tersebut, warga meminta pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai batas kawasan smelter saat ini, rencana perluasan, arah pengembangan, luas lahan yang dibutuhkan, serta wilayah yang berpotensi terdampak. Transparansi dinilai penting untuk mencegah keresahan dan spekulasi di tengah masyarakat.

Jika rencana perluasan masih dalam tahap kajian, warga berharap semua opsi lokasi dinilai secara objektif, termasuk usulan pengembangan ke arah timur. Mereka menekankan bahwa pembangunan industri seharusnya berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat, agar investasi tidak berkembang dengan mengorbankan ruang hidup warga.