Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan memaparkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan. Program tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan.
Pemaparan disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (10/06/2026).
Ossy menjelaskan, dukungan Kementerian ATR/BPN berfokus pada dua aspek utama, yakni penyesuaian tata ruang serta perizinan pemanfaatan ruang. Untuk penyesuaian tata ruang, ia menyampaikan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Ossy didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Terkait perencanaan rinci, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Tiga RDTR di antaranya disebut sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan investasi.
Dari sisi perizinan, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, dan perkebunan sawit. Sementara itu, tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam proses.
“Pada prinsipnya, Kementerian ATR/BPN akan selalu mendukung permohonan KKPR sepanjang persyaratan dipenuhi,” kata Ossy.
Ia juga menyampaikan Papua Selatan mencatat pemenuhan ketentuan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) hingga 87,24%. Capaian tersebut dinilai menjadi modal untuk mendorong wilayah itu sebagai lumbung pangan dan energi nasional.
Rakortas turut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan Bupati Merauke.
