Isu yang Membuatnya Tren

Di Google Trends, perhatian publik tersedot pada satu pertanyaan sederhana namun menggigit: mengapa ada perdana menteri Israel yang bertahan puluhan tahun, sementara yang lain hanya beberapa hari.

Daftar masa jabatan perdana menteri Israel membuka kontras tajam.

Benjamin Netanyahu memimpin secara akumulatif sekitar 19 tahun.

Di ujung lain, Yigal Allon hanya 19 hari sebagai perdana menteri sementara pada 1969.

Perbandingan ini terasa dramatis karena menyentuh rasa ingin tahu kita tentang kekuasaan.

Ia juga memantik pertanyaan yang lebih dalam tentang stabilitas politik, legitimasi, dan daya tahan sebuah pemerintahan di tengah tarik menarik koalisi.

-000-

Tiga Alasan Mengapa Isu Ini Menjadi Tren

Pertama, angka selalu punya daya pikat.

Ketika publik melihat “19 tahun” bersanding dengan “19 hari,” perhatian langsung tersulut.

Kontras itu mudah dipahami, mudah dibagikan, dan memancing debat.

Kedua, isu ini memberi kunci untuk membaca dinamika politik Israel yang sering tampak bergejolak.

Berita ini menjelaskan bahwa lamanya masa jabatan bukan sekadar soal menang atau kalah pemilu.

Ia terkait kemampuan membentuk dan mempertahankan koalisi di Knesset.

Ketiga, publik Indonesia cenderung tertarik pada pelajaran politik komparatif.

Perbincangan tentang sistem parlementer, koalisi, dan pergantian cepat memberi cermin untuk menilai praktik demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

-000-

Netanyahu dan Seni Bertahan di Sistem Koalisi

Netanyahu mulai menjabat pada 18 Juni 1996.

Ia memimpin hingga 1999, kembali pada 2009, lalu menjabat lagi sejak Desember 2022.

Jika dijumlahkan hingga 27 Oktober 2026, totalnya sekitar 6.968 hari.

Angka ini menempatkannya sebagai perdana menteri terlama secara akumulatif.

Namun, panjangnya masa jabatan itu tidak berjalan lurus tanpa jeda.

Ia sempat kehilangan kursi pada 2021.

Saat itu, koalisi Naftali Bennett dan Yair Lapid memperoleh dukungan mayoritas parlemen.

Netanyahu kembali pada akhir 2022, setelah mampu membentuk pemerintahan baru.

Di titik ini, berita tersebut menekankan satu hal penting.

Dalam sistem parlementer, partai dengan suara terbanyak tidak otomatis memerintah.

Mayoritas kursi di Knesset menjadi kunci.

Karena itu, kelincahan membangun koalisi sering lebih menentukan daripada sekadar popularitas.

Israel Democracy Institute mencatat Netanyahu telah memimpin enam pemerintahan berbeda.

Catatan itu menegaskan bahwa kepemimpinan panjang bisa merupakan rangkaian dari beberapa pemerintahan, bukan satu periode yang tenang.

-000-

Ben-Gurion dan Warisan Masa Awal Negara

Di bawah Netanyahu, ada David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel.

Ia memimpin sejak 1948, lalu kembali menjabat pada 1955 hingga 1963.

Dua periode itu membentuk total sekitar 4.875 hari.

Berita ini mengingatkan bahwa lamanya masa jabatan sering berkaitan dengan momen sejarah.

Ben-Gurion memimpin pada masa pembentukan institusi negara dan konflik awal.

Durasi panjangnya juga merupakan gabungan beberapa periode pemerintahan.

Artinya, stabilitas tidak selalu berarti tanpa pergantian.

Stabilitas bisa pula berarti kemampuan bertahan melewati beberapa konfigurasi politik.

-000-

Mengapa Ada Perdana Menteri yang Sangat Singkat

Berita ini menolak kesimpulan instan bahwa masa jabatan singkat berarti kalah pemilu.

Di Israel, perubahan dukungan koalisi dapat mengakhiri pemerintahan.

Pengunduran diri, pemilu lebih awal, hingga peristiwa luar biasa juga dapat memendekkan masa jabatan.

Yair Lapid menjadi perdana menteri pada 1 Juli 2022.

Ia memimpin pemerintahan sementara setelah pemerintahan Bennett membubarkan Knesset dan memicu pemilu lebih awal.

Masa jabatannya sekitar 181 hari.

Naftali Bennett menjabat sekitar 383 hari, dari 13 Juni 2021 hingga 1 Juli 2022.

Pemerintahannya terbentuk dari koalisi delapan partai dengan orientasi beragam.

Mayoritasnya sangat tipis.

Ketika sejumlah anggota parlemen menarik dukungan, koalisi kehilangan mayoritas.

Jalan menuju pemilu baru pun terbuka.

Kasus Ariel Sharon memperlihatkan dimensi lain.

Masa jabatannya berakhir setelah stroke berat pada Januari 2006.

Pada April tahun itu, ia dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas secara permanen.

Ehud Olmert kemudian mengambil alih.

Ini menegaskan bahwa pergantian pemimpin tidak selalu bersumber dari pertarungan elektoral.

Yigal Allon menjadi contoh paling ekstrem.

Ia menjabat 19 hari sebagai perdana menteri sementara setelah Levi Eshkol wafat pada Februari 1969.

Setelah itu, Golda Meir membentuk pemerintahan berikutnya.

-000-

Sistem Parlementer dan Logika Koalisi

Israel Democracy Institute menjelaskan bahwa sistem parlementer memungkinkan masa jabatan perdana menteri berbeda-beda.

Berbeda dengan presiden yang umumnya memiliki masa jabatan tetap.

Dalam sistem seperti Israel, pemerintahan bertumpu pada dukungan mayoritas parlemen.

Kekuatan perdana menteri bukan hanya pada jabatan, melainkan pada aritmetika kursi.

Koalisi adalah kontrak politik yang hidup.

Ia bisa menguat lewat kompromi, lalu rapuh karena perbedaan agenda.

Di titik ini, berita tentang daftar masa jabatan berubah menjadi pelajaran tentang sifat kekuasaan.

Kekuasaan bukan sekadar mandat.

Kekuasaan adalah kemampuan menjaga dukungan tetap menyala, hari demi hari.

-000-

Kaitannya dengan Isu Besar bagi Indonesia

Perbincangan ini relevan bagi Indonesia karena menyentuh tema stabilitas pemerintahan dan kualitas perwakilan.

Indonesia memiliki pengalaman panjang membangun koalisi besar, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Koalisi sering dipuji sebagai jalan stabilitas.

Namun koalisi juga menuntut negosiasi, pembagian peran, dan disiplin politik.

Daftar perdana menteri Israel memperlihatkan bahwa stabilitas bukan hadiah otomatis dari sistem.

Stabilitas adalah hasil dari desain institusi dan perilaku elite.

Isu ini juga berkaitan dengan literasi demokrasi.

Publik kerap menilai pemerintahan hanya dari siapa yang memimpin.

Padahal, dalam sistem parlementer, siapa yang memimpin bergantung pada siapa yang mendukung.

Pelajaran ini penting bagi masyarakat Indonesia saat menilai dinamika partai, koalisi, dan akuntabilitas.

Lebih jauh, isu ini menyentuh pertanyaan etis tentang daya tahan kekuasaan.

Kapan keberlanjutan menjadi konsistensi, dan kapan ia berubah menjadi dominasi.

-000-

Riset yang Relevan untuk Membaca Fenomena Ini

Berita ini merujuk pada penjelasan Israel Democracy Institute tentang sistem parlementer.

Intinya, masa jabatan perdana menteri tidak ditentukan secara tetap.

Ia bergantung pada dukungan mayoritas di Knesset.

Dalam kajian ilmu politik, fenomena ini sering dibahas melalui konsep “ketahanan koalisi.”

Koalisi bertahan jika para pihak menilai manfaat tetap lebih besar daripada biaya konflik.

Ketika biaya meningkat, dukungan bisa runtuh.

Riset tentang pemerintahan koalisi juga menyoroti peran partai kecil.

Dalam parlemen yang terfragmentasi, partai kecil dapat menjadi penentu mayoritas.

Berita ini menggambarkannya saat menyebut Netanyahu membangun kerja sama dengan berbagai partai, termasuk partai kecil.

Di sisi lain, riset tentang “pemilu lebih awal” menunjukkan pemilu dapat dipercepat ketika kebuntuan koalisi tak terselesaikan.

Kasus Lapid dan Bennett dalam berita ini memperlihatkan mekanisme tersebut.

Riset tentang kepemimpinan juga mengingatkan adanya faktor nonpolitik.

Kasus Sharon menunjukkan kesehatan pemimpin dapat mengubah arah pemerintahan secara tiba-tiba.

-000-

Referensi Kasus Serupa di Luar Negeri

Fenomena masa jabatan yang sangat singkat bukan hanya terjadi di Israel.

Di Inggris, pergantian perdana menteri dapat berlangsung cepat ketika dukungan partai melemah.

Dalam sistem parlementer, tekanan fraksi dan perubahan kepercayaan bisa memaksa transisi.

Italia juga kerap disebut dalam diskusi global tentang pergantian kabinet yang sering.

Koalisi yang rapuh dan fragmentasi partai membuat pemerintahan mudah berganti.

Contoh-contoh ini membantu pembaca melihat pola.

Sistem parlementer memberi ruang fleksibilitas.

Namun fleksibilitas itu dibayar dengan potensi volatilitas.

Israel berada dalam spektrum yang sama, dengan dinamika koalisi sebagai pusat gravitasi.

-000-

Bagaimana Isu Ini Sebaiknya Ditanggapi

Pertama, publik perlu memandang daftar masa jabatan sebagai pintu masuk memahami institusi.

Fokusnya bukan pada sensasi “terlama” atau “tersingkat” semata.

Fokusnya pada mekanisme yang membuat masa jabatan memanjang atau memendek.

Kedua, diskusi sebaiknya menempatkan sistem parlementer dan koalisi sebagai variabel utama.

Berita ini sudah menunjukkan: dukungan mayoritas di Knesset adalah syarat hidup pemerintahan.

Ketiga, pembaca perlu membedakan jabatan sementara dan reguler.

Yigal Allon menjabat sementara 19 hari karena ada kekosongan setelah pemimpin wafat.

Memasukkannya dalam perbandingan tanpa konteks dapat menyesatkan pemahaman.

Keempat, media dan publik sebaiknya menjaga percakapan tetap informatif.

Daftar dan angka perlu diikuti penjelasan sebab-musabab, seperti yang ditunjukkan berita ini.

Kelima, bagi Indonesia, isu ini bisa menjadi bahan pendidikan politik.

Ia mengajarkan bahwa stabilitas bukan sekadar figur kuat.

Stabilitas adalah kerja institusi, disiplin partai, dan budaya kompromi yang terukur.

-000-

Penutup

Daftar perdana menteri Israel mengingatkan kita bahwa kekuasaan selalu rapuh, bahkan ketika tampak kokoh.

Netanyahu menunjukkan bagaimana koalisi dapat memperpanjang usia pemerintahan.

Allon menunjukkan bagaimana keadaan darurat dapat memendekkan mandat menjadi hitungan hari.

Di antara keduanya, ada pelajaran tentang demokrasi yang bekerja lewat angka, negosiasi, dan kepercayaan.

Dan pada akhirnya, yang diuji bukan hanya siapa yang memimpin.

Yang diuji adalah apakah sistem mampu menjaga akuntabilitas saat kekuasaan terus berpindah, atau justru ketika ia terlalu lama bertahan.

Seperti sebuah pengingat yang relevan untuk negara mana pun, termasuk Indonesia.

“Kekuasaan tidak diukur dari lamanya bertahan, melainkan dari seberapa banyak kebaikan yang ditinggalkan.”