Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2), dan diikuti kepala daerah di wilayah kerja Ditjen PKN VI secara luring maupun daring.
Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Giri Prasta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ia menyebut pemeriksaan LKPD sebagai tahapan penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
“Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Kami siap bersinergi dan terbuka dalam proses pemeriksaan demi mewujudkan tata kelola yang semakin baik,” ujar Giri Prasta.
Entry meeting tersebut menjadi langkah awal dalam rangkaian pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Agenda ini bertujuan menyamakan persepsi terkait ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan, memperkuat komunikasi antara BPK RI dan pemerintah daerah, serta memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjaga integritas dan kualitas laporan keuangan. Ia mengingatkan bahwa opini BPK tidak semata capaian administratif, melainkan cerminan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
“Integritas kepala daerah sangat menentukan kualitas laporan keuangan. Pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik,” tegas Ribka Haluk.
Senada, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan kesiapan kepala daerah di lingkup Ditjen PKN VI untuk menyukseskan proses pemeriksaan. Ia berharap sinergi yang terbangun dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan opini keuangan yang telah diraih.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi Bali dan daerah lain di wilayah Indonesia Timur serta Kalimantan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui komitmen dan koordinasi yang solid, diharapkan opini keuangan yang baik dapat dipertahankan guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
