Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari industri penyerapan karbon di Indonesia dinilai menyimpan tantangan sosial dan moral yang tidak boleh diabaikan. Tanpa regulasi ketat sejak awal, pasar karbon dikhawatirkan berisiko terjebak dalam bias “kapitalisme hijau” dan menjelma menjadi bentuk baru industri ekstraktif, di mana keuntungan finansial hanya berputar di antara korporasi multinasional, pemerintah pusat, dan perantara global, sementara masyarakat adat serta komunitas di tingkat akar rumput tetap terpinggirkan.
Executive Director MIT Kuo Sharper Center, Dina H. Sherif, mengatakan kalkulus kemakmuran baru yang diusung lembaganya menuntut pergeseran menyeluruh dari model ekonomi lama. Menurutnya, industri karbon perlu dibangun di atas tiga pilar utama: berkelanjutan (sustainable), inklusif (inclusive), dan dimiliki oleh lokal (locally owned).
“Carbon removal tidak boleh berubah menjadi sekadar industri ekstraktif gaya baru bagi Indonesia. Sektor ini harus dirancang sejak awal sebagai industri yang menciptakan nilai tambah nyata dan membuka lapangan kerja berkualitas di tingkat lokal,” kata Dina dalam diskusi bertajuk The New Calculus for Climate Economy: Unleashing Indonesia’s Potential to Lead Carbon Removal yang diselenggarakan MIT Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship pada Kamis (21/5) lalu.
Dina menilai ukuran keberhasilan perdagangan karbon Indonesia tidak semata ditentukan oleh volume transaksi di bursa, melainkan oleh sejauh mana dampak kesejahteraan dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah yang disebutnya sebagai garda terdepan pelestarian alam.
“Ujian nyatanya adalah apakah nilai ekonomi karbon ini benar-benar mengalir ke kantong para wirausahawan Indonesia, ke pemerintah daerah, ke masyarakat adat dan pedesaan, ke sektor UMKM, serta benar-benar dimiliki secara lokal oleh rakyat Indonesia sendiri,” ujarnya.
Tantangan lain yang disorot adalah kesenjangan komunikasi, terutama karena istilah teknis yang kerap tidak beresonansi dengan realitas kehidupan masyarakat. Head of Corporate Communications and Sustainability Saratoga Investama Sedaya, Catharina Latjuba, menyampaikan refleksinya mengenai jurang pemahaman tersebut.
“Di Jakarta, seorang analis atau pakar membaca laporan ESG dan menemukan kata carbon removal tertulis hingga 50 kali, sehingga dia paham. Namun, di sebuah rumah kecil di daerah pesisir, ada seorang nenek yang setiap hari menyaksikan rumah keluarganya perlahan tenggelam akibat pasang air laut. Nenek itu tidak pernah menggunakan istilah carbon removal, tetapi dia tahu persis apa yang sedang terjadi pada tempat tinggalnya,” kata Catharina.
Ia mengingatkan pelaku industri swasta bahwa dukungan publik terhadap transisi ekonomi hijau hanya dapat diperoleh jika masyarakat memahami manfaat nyata bagi kehidupan mereka. Karena itu, narasi lingkungan dinilai perlu bergeser dari bahasa korporat menjadi bahasa kesejahteraan yang lebih membumi.
“Setiap proyek karbon atau investasi penyerapan karbon di daerah harus mampu menjawab pertanyaan paling mendasar dari kepala desa setempat: ‘Apakah proyek ini akan melindungi desa saya? Apakah ini akan memberi makan keluarga saya?’ Jika kita tidak bisa menjawab ‘ya’ untuk pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, maka proyek tersebut tidak akan berjalan secara berkelanjutan,” tegasnya.
