Pemerintah terus memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah untuk mempercepat agenda prioritas nasional di kawasan timur Indonesia. Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan tata ruang disebut menjadi salah satu strategi kunci guna mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Koordinasi Penataan Ruang Bali–Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI) di Hotel Meruorah Komodo, Labuan Bajo, Selasa (21/10/2025).
Forum ini diarahkan untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan tersebut diikuti pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi tata ruang, baik secara luring maupun daring.
Sekretaris Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G.L. Kaleka, menegaskan tata ruang merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Ia menekankan perlunya pendekatan berbasis data dan prinsip keberlanjutan dalam setiap langkah pembangunan.
Menurut Ayodhia, pembangunan infrastruktur, investasi, maupun program sosial perlu berpijak pada tata ruang yang disusun secara ilmiah, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang di daerah.
Dalam forum yang sama, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena, menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Ia menilai penataan ruang bukan hanya urusan teknis, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah masa depan wilayah.
Melkiades juga menyoroti sejumlah tantangan di daerah, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan kapasitas teknis, hingga kesenjangan regulasi. Tantangan itu, menurutnya, perlu diatasi melalui sinergi lintas sektor.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Najib Faisal, menekankan pentingnya pendekatan tata ruang terintegrasi untuk mendorong pemerataan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Ia mencontohkan Labuan Bajo yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan dinilai berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.
Najib juga mengingatkan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk yang terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo.
Forum tersebut menjadi ajang koordinasi lintas daerah sekaligus momentum memperkuat visi pemerataan pembangunan dalam kerangka satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Pemerintah pusat menegaskan tata ruang perlu menjadi cetak biru utama untuk mendukung ekonomi daerah, ketahanan lingkungan, serta pemerataan investasi nasional.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini juga menandai peluncuran resmi International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development 2026, yang direncanakan digelar tahun depan oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama SPASI.
