BANDA ACEH — Menteri Sosial Masyarakat BEM Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Win Farhan Afdillah, menegaskan mahasiswa yang menukar sikap kritis dengan kepentingan politik telah mengkhianati nurani intelektual.
Ia menilai gerakan mahasiswa saat ini berada di persimpangan: tetap berdiri sebagai pembela kepentingan publik atau justru tenggelam menjadi alat transaksi politik yang dibungkus narasi perjuangan.
Menurut Win Farhan, mahasiswa bukan milik elite politik. Ia menyebut setiap aksi, pernyataan, maupun simbol perlawanan yang lahir dari pesanan merupakan bentuk pembusukan gerakan.
“Ketika idealisme digadaikan demi keuntungan sesaat, maka yang runtuh bukan hanya marwah mahasiswa, tetapi juga harapan masyarakat terhadap perubahan,” katanya, Kamis, 8 Januari 2025.
Ia juga menilai fenomena gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik praktis tidak bisa lagi ditutupi. Ia menyoroti adanya dukungan berbayar dan mobilisasi massa pesanan untuk kepentingan tertentu, yang disebutnya sebagai kejahatan moral dan mencederai sejarah panjang perjuangan mahasiswa.
“Gerakan yang dikendalikan oleh keuntungan dan kepentingan bukan lagi perlawanan, itu penipuan publik,” tegasnya.
Win Farhan menyatakan mahasiswa perlu melakukan “perlawanan ganda”: melawan ketidakadilan kebijakan sekaligus melawan pembusukan dari dalam barisan sendiri. Ia menilai sikap netral palsu dan kompromi pragmatis hanya akan melahirkan gerakan yang kehilangan arah dan keberanian.
Ia menekankan independensi bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang tidak bisa ditawar. Karena itu, mahasiswa disebutnya wajib menolak segala bentuk transaksi politik, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dibungkus kepentingan organisasi. Ia menilai sikap diam terhadap praktik tersebut sama dengan ikut menikmati pembusukan.
“Jika mahasiswa berhenti berpihak pada rakyat, maka mahasiswa tidak lebih dari alat legitimasi yang berkepentingan. Sejarah akan mencatat dengan tegas: siapa yang melawan, dan siapa yang memilih menjual idealismenya,” tandasnya.
