Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan hukum untuk menjatuhkan lawan politik sebagai bentuk garansi kepada publik. Menurutnya, pesan tersebut berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
“Dengan seperti ini, saya rasa sebagai garansi Prabowo ke publik terutama kaitannya dengan approval rating pemerintahannya,” kata Herry saat dihubungi, Senin (16/2/2026).
Herry juga menilai pernyataan itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam menegakkan hukum. Namun, ia mengingatkan masih terdapat kelemahan dalam aspek penegakan hukum sehingga kepuasan publik dinilai belum optimal.
“Ya ini bentuk komitmen Prabowo. Tentunya faktanya hari ini masih ada kelemahan di aspek penegakan hukum, kepuasan publik masih belum optimal,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Ia menekankan hukum tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Pernyataan itu disampaikan dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026).
“Kita bertekad ya, saya bertekad, patuhi hukum! Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik, tidak boleh. Dan saya tidak mau dan saya sudah buktikan,” tegas Prabowo.
Prabowo mengatakan sebagai kepala negara yang memegang mandat rakyat, ia bertanggung jawab memastikan supremasi hukum berjalan dengan benar. Ia juga menyatakan siap mengambil langkah konstitusional apabila menemukan adanya ketidakadilan.
“Saya buktikan saya berani abolisi, saya berani amnesti kalau saya merasa ada sesuatu,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menekankan pentingnya standar pembuktian yang kuat dalam setiap putusan pengadilan. Ia menyebut putusan harus dibuat tanpa keraguan.
“Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil, beyond a reasonable doubt. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keragu-raguan sedikit pun,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak bersalah, negara tidak semestinya menjatuhkan keputusan final yang merugikan pihak tersebut.
“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, kepastian hukum merupakan fondasi stabilitas nasional. Ia menyatakan tanpa sistem hukum yang adil dan bersih, negara tidak akan mampu mencapai keberhasilan jangka panjang.
“Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita,” tuturnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan adil. Ia menyebut berdasarkan pelajaran dari sejarah berbagai negara, keberhasilan suatu negara mensyaratkan adanya pemerintahan yang berintegritas.
“Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” pungkasnya.
