Pemerintah melalui Arahan No. 12/CT-TTg dan Arahan No. 16/CT-TTg mendorong kementerian, sektor, dan pemerintah daerah memperkuat tata kelola investasi publik serta proses tender. Dua arahan itu menekankan peningkatan transparansi, akuntabilitas pimpinan instansi, dan penindakan tegas terhadap praktik negatif dalam pengadaan.
Dalam Arahan No. 12/CT-TTg tertanggal 3 April 2026, Perdana Menteri meminta peninjauan komprehensif atas pengelolaan investasi, konstruksi, dan pengadaan. Arahan ini juga menuntut penguatan transparansi dan akuntabilitas kepala instansi, sekaligus penanganan tegas terhadap tindakan pengaturan tender, manipulasi tender, pengalihan tender ilegal, serta berbagai manifestasi negatif lain dalam kegiatan investasi dan tender publik.
Sementara itu, Arahan No. 16/CT-TTg menyerukan pengetatan disiplin dan ketertiban dalam pengelolaan investasi publik. Fokusnya mencakup penanganan investasi yang dinilai tidak terarah, penyesuaian total investasi, pencegahan keterlambatan kemajuan, serta peningkatan efisiensi penggunaan modal anggaran negara.
Sejumlah daerah, termasuk Kota Ho Chi Minh, Hanoi, Cao Bang, Gia Lai, dan Thanh Hoa, dilaporkan telah mengeluarkan dokumen untuk menerapkan Arahan No. 12 dan Arahan No. 16 kepada departemen, lembaga, Komite Rakyat tingkat kecamatan, serta unit-unit terkait. Dokumen tersebut memuat tuntutan peningkatan akuntabilitas, pembukaan informasi penawaran kepada publik, perbaikan efisiensi pengelolaan investasi publik, serta penanganan pelanggaran secara ketat sesuai ketentuan.
Di tingkat lokal, para reporter Vietnam Law Newspaper bekerja sama dengan Komite Rakyat Komune Tam Nong, Provinsi Phu Tho, untuk mempelajari implementasi Arahan No. 12/CT-TTg dan Arahan No. 16/CT-TTg terkait pengelolaan investasi publik, pemilihan kontraktor, dan pelaksanaan proyek investasi konstruksi di wilayah tersebut.
Agenda kerja mencakup pengelolaan proyek investasi publik setelah penerapan model pemerintahan lokal dua tingkat sejak 1 Juli 2025; penerimaan dan pengalihan proyek dari tingkat distrik sebelumnya; tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan oleh Komite Rakyat Komune; proses pemilihan kontraktor; peninjauan efisiensi investasi dan penawaran; serta penyesuaian modal, penyesuaian jadwal, dan tanggung jawab individu yang terkait.
Dalam pertemuan tersebut, wartawan juga meminta informasi mengenai beberapa paket tender spesifik yang sedang berjalan di wilayah Komune Tam Nong, dengan Komite Rakyat Komune bertindak sebagai investor. Perwakilan Komite Rakyat Komune Tam Nong menyatakan sejumlah dokumen terkait proyek dan paket penawaran saat ini sedang diproses oleh Inspektorat Provinsi Phu Tho sehingga belum dapat diberikan segera kepada pers. Mereka menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis di kemudian hari.
Berdasarkan dokumen yang diakses wartawan, Inspektorat Provinsi Phu Tho pada 3 Maret 2026 mengeluarkan Keputusan No. 197/QD-TTr mengenai inspeksi pelaksanaan kebijakan, hukum, tugas, dan kewenangan Komite Rakyat Komune Tam Nong, serta inspeksi tanggung jawab Ketua Komite Rakyat Komune Tam Nong.
Ruang lingkup inspeksi meliputi pengelolaan investasi pembangunan modal periode 2024–2025; pengelolaan dan penggunaan aset publik; pencegahan korupsi, pemborosan, dan praktik negatif; serta tanggung jawab dalam pengelolaan, penugasan, dan pemanfaatan kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai publik. Keputusan tersebut menetapkan masa inspeksi selama 45 hari sejak tanggal pengumuman keputusan inspeksi.
