Pada Minggu malam, 7 Juni 2026, sirene dilaporkan meraung di wilayah utara Israel setelah Iran menembakkan sepuluh rudal balistik sebagai respons atas serangan udara Israel ke distrik Dahieh di Beirut selatan beberapa jam sebelumnya. Ketegangan di langit kawasan Levant segera menjadi sorotan dunia.
Namun, beberapa ratus kilometer di selatan, dampak lain muncul dalam bentuk keputusan administratif yang langsung menyasar Jalur Gaza. Pada dini hari Senin, 8 Juni 2026, Badan Koordinasi Kegiatan Pemerintah di Wilayah Pendudukan (COGAT) mengumumkan penutupan total perlintasan menuju Gaza, termasuk Kerem Shalom dan Rafah, hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
COGAT menyatakan penutupan dilakukan sebagai “langkah keamanan yang diperlukan” menyusul serangan rudal Iran. Lembaga itu juga menyebut penutupan tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di Gaza.
Keputusan tersebut segera menimbulkan pertanyaan tentang kaitan antara serangan rudal lintas negara dengan akses logistik dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam peristiwa 7–8 Juni itu, Gaza disebut tidak menembakkan rudal ke arah Israel. Meski demikian, penutupan perlintasan berpotensi memutus rantai pasokan makanan, obat-obatan, material tenda darurat, serta perlengkapan medis yang selama ini masuk melalui jalur-jalur tersebut.
Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa penutupan Kerem Shalom—yang selama ini menjadi jalur komersial dan kemanusiaan utama—serta Rafah di perbatasan Mesir, terjadi hanya dalam hitungan jam setelah insiden rudal di utara. Dampak praktisnya adalah terhentinya pergerakan truk bantuan dan barang kebutuhan ke Gaza dalam semalam.
Peristiwa ini juga digambarkan sebagai bagian dari pola yang berulang. Disebutkan bahwa pada awal perang dengan Iran pada Februari 2026, perlintasan Gaza juga pernah ditutup dengan alasan keamanan serupa. Dalam konteks tersebut, klaim bahwa pasokan yang masuk sejak gencatan senjata “sudah cukup” dipertentangkan dengan laporan konsorsium badan bantuan internasional yang mendokumentasikan memburuknya kelaparan, kontaminasi air, dan wabah penyakit di tengah pembatasan pasokan yang berkepanjangan.
Latar eskalasi regional yang mengiringi keputusan 8 Juni turut dijabarkan. Menurut kronologi dalam naskah rujukan, kawasan memasuki babak baru sejak 28 Februari 2026 ketika Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei tewas dalam serangan udara gabungan ke Teheran. Mojtaba Khamenei kemudian diangkat sebagai pengganti pada 8 Maret 2026. Setelah gencatan senjata yang disebut rapuh, ketegangan kembali meningkat dan pada 8 April 2026 Israel disebut melancarkan serangan besar ke Lebanon yang menewaskan ratusan orang.
Eskalasi memuncak pada awal Juni ketika serangan udara Israel menghantam Dahieh, kawasan padat di Beirut selatan yang disebut sebagai basis Hizbullah. Iran kemudian menembakkan rudal ke wilayah utara Israel pada malam 7 Juni sebagai pembalasan. Serangan langsung ini digambarkan sebagai perubahan besar dalam dinamika pencegahan kawasan, karena Iran tidak lagi membatasi respons pada serangan terhadap wilayahnya sendiri, melainkan juga mengaitkannya dengan perlindungan terhadap sekutu di Levant.
Di tengah situasi itu, disebutkan adanya tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar tidak membalas serangan Iran. Seorang pejabat AS dikutip menyebut Netanyahu “pseudo-setuju” terhadap permintaan tersebut. Tarik-menarik antara dorongan stabilisasi cepat dari Washington dan agenda keamanan Israel disebut membentuk panggung eskalasi, sementara isu Gaza dinilai tersisih dari prioritas diplomatik.
Naskah rujukan juga menyebut bahwa perhatian diplomatik AS lebih terfokus pada Iran, sementara rencana damai 20 poin yang sebelumnya dikedepankan Trump disebut terbengkalai dalam perundingan yang macet di Mesir. Aktor regional seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi digambarkan sibuk dengan agenda keuangan dan pertahanan masing-masing, sehingga Gaza disebut “jatuh dari radar” ketika kebutuhan kemanusiaan membesar.
Dari sisi Iran, disebutkan adanya pernyataan bahwa tekanan akan dihentikan bila Israel mengakhiri operasi militernya di Gaza dan Lebanon. Namun, dalam naskah yang sama juga dimuat kritik bahwa penderitaan Gaza berisiko menjadi instrumen dalam kalkulasi politik yang lebih luas.
Di level kemanusiaan, naskah rujukan mencantumkan data dari otoritas kesehatan Palestina yang menyebut dua tahun pengeboman telah menewaskan lebih dari 69.000 orang di Gaza, dengan mayoritas korban perempuan dan anak-anak. Disebutkan pula bahwa sebuah komisi independen Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan situasi di Gaza sebagai genosida.
Dalam konteks itu, penutupan perlintasan pada 8 Juni dipandang bukan sekadar gangguan logistik, melainkan langkah yang dapat memperburuk krisis kelaparan dan mempersempit akses terhadap bantuan esensial. Naskah rujukan menyoroti bahwa istilah administratif seperti “penutupan perlintasan” dan “langkah keamanan” berimplikasi langsung pada ketersediaan pangan dan layanan kesehatan bagi penduduk sipil.
Hingga tulisan tersebut disusun, perlintasan Kerem Shalom dan Rafah disebut masih terkunci. Truk bantuan dilaporkan tertahan, sementara di dalam Gaza kondisi stok dan layanan dapur umum digambarkan kian menipis. Situasi ini memperlihatkan bagaimana eskalasi militer di tingkat regional dapat segera berujung pada pembatasan akses kemanusiaan bagi warga Gaza.
