Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara memunculkan sorotan sejak awal turnamen, terutama terkait pengalaman kedatangan tim, ofisial, jurnalis, dan suporter di Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama. Sejumlah laporan menyebut adanya pemeriksaan imigrasi yang ketat di bandara, penolakan masuk, hingga kendala visa yang dialami berbagai pihak yang terlibat dalam turnamen.
Situasi ini muncul beberapa pekan setelah lebih dari 120 organisasi hak asasi manusia—termasuk American Civil Liberties Union (ACLU) dan Amnesty International—mengeluarkan peringatan perjalanan bagi pengunjung Piala Dunia. Dalam peringatan itu, mereka menyoroti isu kekerasan senjata api, kebijakan imigrasi yang keras, pengawasan yang dinilai invasif, serta apa yang mereka sebut sebagai memburuknya kondisi hak asasi manusia di Amerika Serikat.
Di tengah rangkaian persoalan tersebut, sebuah insiden penembakan massal dilaporkan terjadi di dekat kamp pelatihan tim Inggris di Missouri. Penulis artikel, Abdullah Al-Arian, menilai perlakuan terhadap pengunjung Piala Dunia oleh otoritas imigrasi AS memperlihatkan sikap yang tidak ramah dan eksklusif.
Beberapa contoh yang disebut antara lain interogasi selama tujuh jam terhadap striker Irak Aymen Hussein di Bandara O’Hare, Chicago, ketika ia tiba bersama tim nasionalnya. Seorang fotografer tim juga dilaporkan ditolak masuk. Selain itu, otoritas AS disebut mencabut atau menolak visa sejumlah pemain dari tim nasional Swiss dan Maroko tanpa penjelasan. Seorang wasit asal Somalia juga disebut ditolak masuk oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Miami, meski memiliki visa yang sah dan datang untuk memimpin pertandingan Piala Dunia.
Penolakan visa juga dilaporkan menyasar kalangan media. Asosiasi Pers Olahraga Internasional disebut memprotes penolakan visa terhadap jurnalis Iran dan Afrika yang hendak meliput turnamen bagi media lokal mereka. Di tingkat suporter, pendukung dari Iran dan Haiti disebut menghadapi larangan total untuk menghadiri pertandingan tim mereka di AS. Sementara itu, suporter dari Skotlandia, Maroko, dan sejumlah negara lain melaporkan ditolak ketika mencoba memasuki wilayah Amerika Serikat.
Dalam pandangan penulis, rangkaian peristiwa itu bertolak belakang dengan citra Piala Dunia sebagai simbol keterhubungan global dan kebersamaan melalui sepak bola. Ia mempertanyakan mengapa kelayakan Amerika Serikat sebagai tuan rumah jarang diperdebatkan, meski negara itu dinilai menerapkan kebijakan imigrasi yang eksklusif dan terlibat dalam berbagai konflik internasional.
Penulis juga membahas konsep “sportswashing”, istilah yang kerap digunakan untuk menggambarkan upaya negara memoles reputasi melalui ajang olahraga besar. Namun, untuk konteks Amerika Serikat, ia memperkenalkan istilah “sportsmaxxing”, yang ia artikan sebagai pemanfaatan turnamen olahraga paling populer untuk mempertontonkan dominasi dan mendorong agenda politik tertentu. Ia mempertanyakan bagaimana status tuan rumah dapat memberi kendali dalam menentukan siapa yang boleh bermain dan siapa yang tidak dalam kompetisi yang ditonton luas di seluruh dunia.
Dalam artikel tersebut, FIFA turut menjadi sasaran kritik. Penulis menuding FIFA mendukung proyek tersebut, termasuk melalui contoh pemberian penghargaan baru “FIFA Peace Award” kepada Presiden Donald Trump pada pengundian Piala Dunia pada Desember lalu. Ia juga menyebut FIFA menunjuk Ivanka Trump ke dewan pengarah sebuah program pendidikan senilai 100 juta dolar AS yang sebagian dananya berasal dari penjualan tiket Piala Dunia.
Penulis menilai penyelenggaraan Piala Dunia di Amerika Serikat berlangsung di tengah kebijakan penahanan imigran, konflik dengan Iran, dukungan terhadap Israel dalam perang di Palestina dan Lebanon, serta operasi militer di berbagai wilayah. Ia menyebut kondisi tersebut menunjukkan jarak yang makin lebar antara FIFA dan nilai-nilai awal organisasi itu.
Salah satu bagian yang disorot adalah isu Iran. Penulis mencatat bahwa laporan strategis FIFA berjudul Football Unites the World (Sepak Bola Menyatukan Dunia), namun edisi kali ini disebut menjadi yang pertama ketika negara tuan rumah dinilai terlibat konflik dengan salah satu peserta. Ia menuduh Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan ribuan warga Iran sejak serangan terhadap Iran pada 28 Februari, merusak infrastruktur negara tersebut, dan mengguncang ekonomi global.
Menurut penulis, FIFA tidak mengambil tindakan ketika pemerintahan Trump menggunakan status tuan rumah untuk mempersulit Federasi Sepak Bola Iran. Ia mencontohkan pernyataan Trump di Truth Social pada Maret: “Tim Nasional Sepak Bola Iran dipersilakan datang ke Piala Dunia, tetapi saya sungguh tidak yakin kehadiran mereka di sana tepat, demi keselamatan dan keamanan mereka sendiri.” Beberapa pekan sebelum turnamen dimulai, tim nasional Iran mengumumkan pemindahan pusat latihan dari Arizona ke Meksiko karena kesulitan memperoleh visa AS. Iran juga disebut memboikot pengundian Piala Dunia di Washington pada Desember setelah delegasi federasinya ditolak visanya.
Meski pertandingan fase grup Iran dijadwalkan di kota-kota Amerika Serikat, para pemainnya disebut harus melakukan perjalanan internasional dari Meksiko menjelang setiap pertandingan—situasi yang menurut penulis tidak dialami tim lain.
Isu Palestina juga menjadi bagian penting dari kritik penulis terhadap FIFA dan otoritas tuan rumah. Ia menyebut kehadiran Presiden FIFA Gianni Infantino dalam acara pengumuman Dewan Perdamaian yang dipromosikan Trump tahun lalu sebagai bagian dari kerja sama yang dinilai berkaitan dengan kebijakan terhadap Palestina. Penulis menilai rencana tersebut pada praktiknya akan melegitimasi tindakan Israel di Gaza dengan dalih gencatan senjata dan rekonstruksi.
Penulis mengkritik FIFA karena menyatakan akan membantu pembangunan kembali infrastruktur sepak bola Gaza, namun disebut tidak pernah mengecam kerusakan atau penghancuran lebih dari 265 fasilitas olahraga akibat serangan Israel. Ia juga menyebut Stadion Al-Yarmouk—yang kemungkinan termasuk dalam proyek rekonstruksi—pernah digunakan militer Israel sebagai lokasi penahanan warga Palestina.
Dalam artikel itu disebutkan lebih dari 1.000 atlet Palestina telah tewas, termasuk mantan pemain terkenal Hani al-Masdar yang kemudian menjadi pelatih dan mentor bagi generasi muda serta tim Olimpiade Palestina. Penulis juga menyoroti bahwa FIFA dinilai mengabaikan seruan untuk membekukan keanggotaan Israel dan melarang partisipasinya dalam kompetisi internasional. Ia turut menyebut penangkapan dua pesepak bola perempuan Palestina, Rand Halawani dan Natalie Abu Diyeh, oleh pasukan Israel di Tepi Barat tanpa dakwaan resmi.
Di sisi lain, penulis menilai sepak bola telah menjadi ruang penting solidaritas global untuk Palestina. Ia mengingatkan bagaimana pada Piala Dunia 2022 di Qatar, suporter dari berbagai negara memanfaatkan turnamen untuk menyoroti pendudukan Israel dan kebijakannya terhadap Palestina. Solidaritas itu disebut semakin kuat setelah perang Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, terlihat dari aksi dukungan di berbagai stadion di Glasgow, Paris, Bilbao, Aljir, Kairo, Istanbul, dan kota-kota lain.
Penulis juga menyebut sejumlah tokoh sepak bola—mulai dari Pep Guardiola, Lamine Yamal, hingga tim nasional Maroko yang mencapai semifinal Piala Dunia—dikaitkan dengan ekspresi solidaritas terhadap Palestina. Ia menyimpulkan Palestina kini menjadi “jantung yang berdetak” dan “hati nurani” sepak bola dunia.
Di bagian akhir, penulis menilai FIFA kerap berlindung di balik klaim netralitas politik ketika isu Palestina muncul, meski organisasi itu disebut sebagai salah satu badan olahraga yang paling politis. Ia mencontohkan kebijakan Amerika Serikat yang mewajibkan pemohon visa Piala Dunia menyerahkan riwayat media sosial selama lima tahun terakhir. Ditambah kekhawatiran tentang kemungkinan kehadiran agen ICE di stadion, penulis memperkirakan sensor, diskriminasi, dan tindakan kepolisian berlebihan dapat menjadi bagian dari pengalaman penggemar selama Piala Dunia 2026.
Penulis menutup artikelnya dengan menyatakan bahwa sepak bola selama ini mampu bertahan menghadapi berbagai upaya pengendalian—baik dari negara represif, badan olahraga yang korup, maupun kepentingan korporasi. Namun, ia menilai Piala Dunia 2026 menghadirkan salah satu tantangan terbesar dalam sejarah sepak bola, yang menurutnya hanya dapat dihadapi dengan mempertahankan nilai kesetaraan dan komitmen terhadap kebenaran sebagai fondasi olahraga tersebut.
