Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang besar. Merujuk Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan pembangunan nasional melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini diposisikan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan investasi di berbagai daerah.

Dampak kebijakan PSN dapat dilihat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. PSN di wilayah ini diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui proyek-proyek berskala besar yang dinilai memiliki nilai strategis bagi negara.

Merauke dipandang sebagai kawasan penting karena memiliki sumber daya alam dan lahan yang luas untuk mendukung program pangan nasional sekaligus investasi jangka panjang pemerintah. Karena itu, Merauke ditempatkan sebagai salah satu wilayah strategis dalam agenda pembangunan negara melalui pelaksanaan berbagai proyek berskala nasional.

Di sisi lain, PSN juga dipahami dalam konteks tuntutan global yang mendorong negara meningkatkan produksi pangan. Dalam kerangka pembangunan proyek besar, tanah dan alam kerap dipandang sebagai sumber produksi ekonomi.

Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan, termasuk di Indonesia, karena dinilai memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai prasyarat untuk menjamin akses pangan bagi seluruh penduduk. Kedua, ketahanan pangan juga dipandang penting dalam konteks politik internasional dan global.

Dalam era globalisasi, pembangunan kerap dimaknai sebagai keberhasilan menarik modal dan memperluas kegiatan ekonomi. Negara-negara berlomba membuka ruang investasi dengan menawarkan lahan luas, sumber daya alam melimpah, serta kemudahan regulasi bagi investor. Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai PSN di Merauke—termasuk dampaknya terhadap perempuan adat—menjadi bagian dari diskusi yang lebih luas tentang arah pembangunan, ketahanan pangan, dan dinamika ekonomi-politik.