BITUNG, Jumat 13 Februari 2026 — Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Bitung menggelar audiensi dengan Komandan Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral VIII, Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CHRM, pekan ini di Bitung. Pertemuan itu menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara institusi pertahanan dan media, di tengah tuntutan transparansi informasi publik.
Ketua PPWI Bitung, Rusdi, mengatakan audiensi tersebut dimaksudkan untuk membangun komunikasi profesional tanpa mengurangi peran pers sebagai kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa kedekatan dengan institusi negara, termasuk militer, tidak boleh mengaburkan prinsip dasar jurnalistik seperti verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
“Kami hadir bukan sekadar bersilaturahmi, tetapi membangun komunikasi profesional. Pers tetap berada pada koridor objektivitas, menyampaikan fakta, dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara proporsional,” ujar Rusdi. Ia menambahkan, “Kemitraan bukan berarti kompromi terhadap independensi.”
Sementara itu, Kolonel Marvill menyambut audiensi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan media. Satrol Kodaeral VIII merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki mandat menjaga keamanan laut sekaligus membina potensi maritim di wilayah kerja.
“Kami menghormati peran insan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Harapan kami, setiap pemberitaan tetap mengedepankan akurasi dan etika jurnalistik. Kritik adalah hal yang wajar sepanjang berbasis data dan fakta,” kata Marvill.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan informasi di lingkungan militer perlu berjalan seiring dengan prinsip keamanan tugas. Karena itu, komunikasi yang sehat dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di ruang publik.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang transparan dan adanya batasan strategis dalam institusi pertahanan, pertemuan ini menjadi salah satu ruang uji profesionalisme kedua belah pihak—baik dalam membangun kemitraan maupun menjaga akuntabilitas dan independensi.
