Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sejak awal dirancang sebagai wujud komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak kesehatan warga. Namun dalam perkembangannya, JKA kini menghadapi polemik yang menyoroti persoalan ketepatan data penerima manfaat, dinamika politik anggaran, serta cara lembaga terkait membaca kondisi sosial masyarakat.

Salah satu isu mendasar adalah penggunaan data desil untuk menentukan penerima manfaat. Secara konsep, desil dipakai untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, dalam praktiknya di Aceh, pemakaian desil dinilai kerap tidak bertumpu pada data yang mutakhir dan sesuai konteks lokal, sehingga berisiko menghasilkan penetapan yang tidak tepat sasaran.

Persoalan ini tidak dipandang semata-mata teknis. Dalam pembacaan yang lebih struktural, data dianggap tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi relasi kuasa. Ketika data kemiskinan tidak diperbarui atau tidak sensitif terhadap dinamika lokal—seperti ekonomi gampong, jaringan solidaritas, maupun sektor informal—muncul risiko salah pengenalan: warga yang miskin tidak teridentifikasi, sementara kelompok yang relatif mampu justru terakomodasi.

Di sisi lain, tarik ulur antara DPRA dan eksekutif terkait anggaran JKA memperlihatkan bahwa kebijakan kesehatan tidak terlepas dari kepentingan politik. Anggaran menjadi arena kontestasi, bukan hanya instrumen pelayanan publik. Dalam kerangka sosiologi politik, situasi ini digambarkan sebagai pertarungan antara legitimasi populis dan rasionalitas fiskal: DPRA cenderung menempatkan JKA sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat, sementara eksekutif menghadapi tekanan kemampuan anggaran dan keberlanjutan program. Di tengah perbedaan itu, basis data yang kuat belum menjadi titik temu bersama.

Dinas Kesehatan disebut berada pada posisi strategis, namun dinilai belum sepenuhnya tepat dalam membaca lapisan sosial masyarakat. Pendekatan yang terlalu administratif dianggap mengabaikan kompleksitas sosial, seperti mobilitas ekonomi, dominasi pekerjaan informal, hingga kerentanan situasional. Dalam masyarakat yang dinamis, terdapat kelompok rentan atau near poor yang mudah jatuh miskin akibat satu peristiwa, misalnya sakit atau kehilangan pekerjaan. Jika data tidak mampu menangkap dinamika ini, kebijakan berpotensi menjadi eksklusif.

Integrasi JKA dengan BPJS Kesehatan turut menambah kompleksitas. Data klaim BPJS kerap dijadikan dasar evaluasi, namun pendekatan ini dinilai cenderung teknokratis. Klaim mencerminkan penggunaan layanan, bukan kebutuhan kesehatan. Kelompok marginal bisa tidak tercatat bukan karena sehat, melainkan karena akses layanan terbatas. Akibatnya, kebijakan dapat bias karena yang tampak dalam data adalah mereka yang sudah mampu mengakses layanan.

Indikator lain yang sering dibaca sebagai keberhasilan adalah data warga yang naik kelas, misalnya dari PBI ke mandiri. Namun dalam realitas sosial, naik kelas tidak selalu berarti kesejahteraan meningkat secara stabil. Mobilitas tersebut dapat bersifat semu karena terjadi akibat perubahan administrasi, bukan karena penguatan ekonomi. Dalam konteks ini, perbaikan angka tidak selalu sejalan dengan menurunnya kerentanan.

Secara umum, polemik JKA dipandang berakar pada dua persoalan utama: krisis data sosial yang valid, terintegrasi, dan kontekstual; serta fragmentasi antarlembaga dan aktor, mulai dari DPRA, eksekutif, Dinas Kesehatan, hingga BPJS. Ketiadaan satu rujukan data yang kredibel membuat masing-masing pihak membawa versi kebenarannya sendiri.

Sejumlah gagasan ditawarkan untuk mengurai persoalan, antara lain rekonstruksi data berbasis sosial melalui integrasi data JKA, BPJS, dan data gampong dengan pemetaan sosial partisipatif serta pembaruan berkala. Selain itu, diusulkan pembangunan satu data kesehatan Aceh lintas lembaga disertai transparansi dan akses publik. Dinas Kesehatan juga didorong untuk berperan sebagai aktor sosial, tidak hanya administratif, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Usulan lainnya adalah depolitisasi anggaran JKA dengan menjadikan data sebagai dasar keputusan, bukan kepentingan elektoral, serta memperkuat mekanisme check and balance berbasis bukti. Di saat yang sama, diperlukan skema perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk kategori khusus bagi near poor dan fleksibilitas status kepesertaan agar tidak kaku secara administratif.

Polemik ini menegaskan kembali bahwa JKA tidak semestinya direduksi menjadi sekadar angka dalam anggaran daerah atau objek tarik-menarik elite. JKA diposisikan sebagai hak sosial warga. Karena itu, pembenahan yang dibutuhkan tidak hanya menyangkut besaran anggaran, melainkan juga cara kebijakan ditopang oleh pengetahuan dan data—dari sekadar politik angka menuju orientasi keadilan sosial.