Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Rivqy menilai pembentukan DSI berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas sumber daya alam di pasar global.
Meski demikian, Rivqy mengingatkan pemerintah agar pembentukan DSI tidak mengabaikan stabilitas harga di tingkat masyarakat. Ia menilai gejolak harga seperti yang terjadi pada buah tandan segar (BTS) sawit dan sejumlah komoditas lain perlu menjadi perhatian serius.
“Jangan sampai negara memperkuat ekspor, tetapi petani dan pelaku usaha di daerah justru tidak menikmati dampaknya. Pemerintah harus hadir mengintervensi ketika harga komoditas anjlok. Bahkan ketika DSI berjalan, nilai komoditas seharusnya bisa lebih tinggi dan lebih menguntungkan masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI itu juga menekankan pentingnya konsistensi, profesionalisme, dan transparansi apabila pemerintah menerapkan pola satu atap dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Menurutnya, konsep tersebut dapat memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional, namun harus disertai pengawasan ketat.
“Konsep satu atap ekspor SDA ini konstruktif untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan monopoli maupun praktik rente baru,” tegasnya.
Rivqy berharap keberadaan DSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis negara, tetapi juga mampu menciptakan stabilitas harga, memperluas nilai tambah komoditas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha dalam negeri.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pembentukan BUMN ekspor tersebut. Ia mengatakan keputusan Presiden Prabowo diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing atau manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.
Menurut Purbaya, praktik tersebut dilakukan dengan menjual barang ke luar negeri pada harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya, atau menurunkan volume yang dilaporkan. Temuan itu disebut terjadi pada sejumlah komoditas strategis, termasuk batu bara dan crude palm oil (CPO).
“Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah,” ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5/2026).
