Pada Sabtu, 11 April 2026, perundingan tertutup digelar di kompleks pemerintahan Islamabad, Pakistan, dengan mempertemukan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran. Dari pihak AS hadir Wakil Presiden JD Vance, Utusan Khusus Steve Witkoff, serta penasihat senior Jared Kushner. Iran diwakili Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf yang memimpin delegasi besar, termasuk perwakilan senior Pasukan Pengawal Revolusi Iran, bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi. Pakistan memediasi pertemuan melalui Perdana Menteri Shehbaz Sharif, Field Marshal Asim Munir, serta Deputy PM merangkap Menteri Luar Negeri Ishaq Dar.

Pertemuan ini berlangsung beberapa hari setelah penandatanganan gencatan senjata dua pekan yang disebut menghentikan ancaman Presiden Donald Trump untuk melancarkan serangan lanjutan terhadap Iran. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membawa dokumen masing-masing—AS dengan rancangan 15 poin, Iran dengan rancangan tandingan 10 poin—yang menjadi kerangka pembahasan untuk mengakhiri perang AS-Iran pasca operasi militer yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026.

Namun, satu hal menonjol dari konfigurasi perundingan tersebut: tidak ada delegasi Palestina. Tidak ada perwakilan dari Gaza, Otoritas Palestina, maupun Hamas. Ketiadaan itu membuat isu Palestina—terutama Gaza—muncul dalam dokumen sebagai variabel yang diperdebatkan pihak luar, bukan sebagai agenda yang dinegosiasikan langsung oleh pihak yang terdampak.

Rancangan 15 poin AS: nuklir, proksi, Hormuz, dan pengakuan Israel

Dokumen 15 poin yang disampaikan AS kepada Iran melalui mediator Pakistan pada 25 Maret 2026 memuat tuntutan utama terkait program nuklir Iran. AS meminta Iran membongkar tiga fasilitas nuklir utama (Natanz, Fordow, dan Isfahan), menghentikan pengayaan uranium di wilayahnya, menangguhkan program rudal balistik, serta membuka infrastruktur nuklir yang tersisa untuk pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dalam dokumen itu, posisi AS diringkas dalam pernyataan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Poin lain yang terkait langsung dengan konflik Palestina adalah tuntutan agar Iran menghentikan dukungan finansial, militer, dan politik kepada kelompok-kelompok perlawanan di kawasan, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan Hamas di Palestina. AS juga meminta Selat Hormuz ditetapkan sebagai “zona maritim bebas” yang selalu terbuka tanpa biaya transit. Selain itu, salah satu poin paling sensitif adalah tuntutan agar Iran mengakui hak Israel untuk berdiri sebagai negara di tanah Palestina yang diduduki sejak 1948.

Dokumen tersebut juga memuat kerangka waktu dan imbal balik: gencatan senjata awal 30 hari, pelonggaran sanksi sebagai imbalan kepatuhan, dukungan AS untuk reaktor sipil Bushehr, serta ratifikasi resolusi PBB.

Rancangan 10 poin Iran: penarikan pasukan AS dan hak pengayaan uranium

Iran mengajukan dokumen tandingan pada 7 April 2026. Di dalamnya, Tehran menuntut AS menarik pasukan tempur dari kawasan Teluk (termasuk dari basis di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania), mencabut seluruh sanksi primer dan sekunder sejak 1979, serta membayar kompensasi atas kerugian perang.

Iran juga menegaskan hak kedaulatan untuk memperkaya uranium di wilayahnya sesuai Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) yang ditandatangani Iran pada 1968. Untuk Selat Hormuz, Iran mempertahankan klaim kendali sebagai perairan teritorial di pantainya. Poin lain menyebut AS harus menghentikan serangan terhadap Iran dan “sekutu-sekutunya,” yang secara eksplisit mencakup Hamas, Hizbullah, dan kelompok-kelompok lain yang didukung Iran.

Lima poin berikutnya mencakup gencatan senjata mengikat di Lebanon, gencatan senjata awal 30 hari, resolusi PBB yang mengikat, pencairan aset Iran, serta komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir sambil tetap mempertahankan kapasitas pengayaan untuk tujuan sipil. Pada 7 April 2026, Trump menyebut usulan Iran sebagai “workable basis” dalam wawancara Sky News, tetapi sehari kemudian menulis di Truth Social bahwa tidak akan ada pengayaan uranium—sebuah penolakan langsung atas poin kunci Iran.

Empat titik utama yang sulit dipertemukan

Perbandingan kedua dokumen menunjukkan setidaknya empat isu yang digambarkan sulit dikompromikan.

Pertama, soal nuklir: AS menuntut penghentian total pengayaan uranium, sementara Iran menuntut hak untuk tetap memperkaya. Dalam laporan IAEA Maret 2026 disebut Iran memiliki sekitar 450 kilogram uranium yang diperkaya hingga 60 persen, yang dinilai cukup untuk membuat sembilan hingga sebelas senjata nuklir. AS tidak menerima kapasitas itu bertahan, sementara Iran menilai menyerahkannya berarti kehilangan kartu tawar strategis.

Kedua, soal kelompok proksi: AS menuntut Iran menghentikan dukungan kepada Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Iran menuntut AS dan Israel menghentikan serangan terhadap kelompok-kelompok itu. Dalam kerangka ini, Hamas muncul sebagai objek perundingan, bukan aktor yang duduk di meja negosiasi.

Ketiga, Selat Hormuz: AS menginginkan pembukaan tanpa biaya dan tanpa kontrol Iran, sedangkan Iran menawarkan pembukaan dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Iran, yang berarti tetap ada kendali. Setelah gencatan senjata 8 April 2026, intelijen Israel dilaporkan menyebut IRGC menarik biaya dari kapal tanker. Trump menulis pada 10 April 2026 agar praktik itu dihentikan, tetapi Iran disebut tidak berhenti.

Keempat, Israel: AS menuntut Iran mengakui hak Israel untuk berdiri, sementara Iran secara konstitusional menolak mengakui legitimasi Israel sejak Revolusi Islam 1979. Penolakan ini disebut terkait fondasi ideologis Republik Islam, sehingga dipandang sulit diubah.

Dinamika internal delegasi AS dan macetnya terobosan

Pada 13 April 2026, media Arab Al Majalla memuat analisis berdasarkan wawancara dengan pejabat keamanan Pakistan yang hadir dalam pertemuan. Dalam laporan itu disebut pihak Iran membangun hubungan personal yang baik dengan JD Vance, tetapi menilai ruang kompromi menyempit karena kehadiran Kushner dan Witkoff, yang menurut persepsi diplomatik Iran dianggap mewakili kepentingan Israel, bukan kepentingan AS.

Meski demikian, perundingan tidak menghasilkan terobosan substantif. Pada 24 Mei 2026, Axios melaporkan adanya kesepakatan tentatif yang hampir ditandatangani, termasuk perpanjangan gencatan senjata 60 hari, pembukaan Hormuz tanpa biaya, pencairan blokade AS atas pelabuhan Iran, serta izin Iran menjual minyak lebih bebas. Namun, kesepakatan tentatif itu tidak menyentuh inti empat isu yang paling sulit: nuklir, proksi, kendali Hormuz, dan pengakuan Israel.

Pada 28 Mei 2026, kedua pihak kembali bertukar tembakan di perairan Teluk, memicu situasi yang digambarkan media sebagai kembali ke ketidakpastian. Pola yang muncul adalah kesepakatan mendekat, lalu terhambat, kemudian didekati kembali.

Implikasi bagi Gaza dan Tepi Barat

Dalam skenario perundingan yang memprioritaskan isu Hormuz dan minyak, terdapat sejumlah dampak yang disebut berpotensi dirasakan langsung oleh warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Pertama, demiliterisasi Hamas diperkirakan sulit terjadi selama Iran tidak menarik dukungannya. Kedua, rekonstruksi Gaza berpotensi tetap tertahan karena ketidakpastian stabilitas kawasan membuat donor menunggu perkembangan negosiasi AS-Iran. Dalam naskah yang dibahas, dana rekonstruksi sebesar 17 miliar dolar AS yang direncanakan melalui Board of Peace disebut belum terisi.

Ketiga, ketika perhatian internasional terserap pada isu Hormuz dan nuklir, Israel disebut memanfaatkan momentum untuk mempercepat agenda aneksasi di Tepi Barat. Disebutkan adanya sistem digital pendaftaran tanah yang diluncurkan pada 27 Mei 2026 dengan target mengonversi 35 persen Tepi Barat menjadi “tanah negara Israel” dalam empat tahun.

Keempat, kerangka perundingan yang dipertukarkan AS dan Iran dinilai tidak memuat agenda kemerdekaan Palestina, pengakuan negara Palestina, akhir blokade Gaza, pembebasan tahanan politik, maupun hak kembali pengungsi. Yang muncul terutama adalah pembahasan tentang “Hamas” sebagai entitas yang harus dihentikan dukungannya atau dilindungi dari serangan, sementara kata “Palestina” sebagai agenda politik tidak tercantum.

Perundingan Islamabad menunjukkan bagaimana isu Gaza dapat terseret sebagai bagian dari kalkulasi geopolitik yang lebih luas antara AS dan Iran. Di tengah pertukaran tuntutan dan tawaran, absennya perwakilan Palestina menjadi penanda bahwa masa depan wilayah yang terdampak langsung perang dan blokade dapat dibicarakan tanpa keterlibatan pihak yang mengalami dampaknya setiap hari.