Sejumlah peristiwa penegakan hukum belakangan menjadi sorotan publik. Polri melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai semakin aktif membongkar kasus korupsi dan gratifikasi, sementara pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) oleh personel TNI turut memunculkan tanda tanya di ruang publik.
Pengamat Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM), Muhammad Akbar Maulana, menilai setiap peristiwa memiliki latar belakang serta dasar hukum masing-masing. Namun, ia menganggap wajar jika masyarakat mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, mengingat rangkaian dinamika tersebut muncul dalam waktu yang hampir bersamaan.
Menurut Akbar, upaya pemberantasan korupsi patut didukung sebagai bagian dari komitmen negara hukum. Ia menilai semakin banyak praktik korupsi yang terbongkar, semakin besar pula harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih. Meski begitu, ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya berjalan, tetapi juga harus mampu menumbuhkan kepercayaan publik.
Akbar mengatakan, ketika publik melihat sejumlah lembaga penegak hukum bergerak pada saat yang sama dan diiringi dinamika yang melibatkan institusi-institusi tersebut, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas dan utuh. Ia menegaskan kebutuhan itu bukan untuk mencampuri proses hukum, melainkan agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi yang dapat merusak kepercayaan terhadap negara.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, negara perlu memastikan setiap proses hukum berjalan profesional, independen, dan tidak dipengaruhi kepentingan apa pun, karena yang dipertaruhkan bukan hanya nasib pihak yang diperiksa, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
Akbar menilai masyarakat pada dasarnya tidak sekadar menunggu siapa yang akan ditangkap berikutnya. Yang lebih dinanti, kata dia, adalah kepastian bahwa hukum bekerja tanpa pandang jabatan, tanpa melihat kedekatan politik, dan tanpa tunduk pada kekuatan ekonomi. Ia mengingatkan, jika hukum terlihat tegas kepada sebagian pihak tetapi lemah kepada pihak lain, maka publik akan sulit percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Karena itu, Akbar menilai koordinasi antarpenegak hukum menjadi hal yang krusial. Ia menyebut Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga negara lainnya perlu menunjukkan bahwa mereka bekerja dalam semangat yang sama, yakni menegakkan hukum untuk kepentingan negara, bukan untuk memperlihatkan siapa yang paling kuat di hadapan publik.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan tontonan tarik-menarik antarlembaga. Menurutnya, publik membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah uang negara yang diselewengkan dapat dipertanggungjawabkan, setiap pelanggaran diproses secara adil, dan setiap institusi penegak hukum tetap berdiri di atas prinsip profesionalisme. Akbar juga menyatakan, negara yang kuat bukanlah yang paling sering melakukan penggeledahan atau penangkapan, melainkan negara yang mampu membuat rakyat percaya bahwa hukum bekerja secara konsisten, transparan, dan tidak memilih siapa yang disentuh maupun dilindungi.
