Kemacetan di Jakarta dinilai terus berulang karena persoalan mendasar pada struktur ruang kota. Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut, perencanaan yang menempatkan pusat kegiatan ekonomi pada area tertentu membuat pergerakan warga terkonsentrasi ke satu titik, sehingga beban lalu lintas terus menumpuk.
Pandangan itu disampaikan Yayat dalam kegiatan FGD Transportasi Umum di Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti penempatan pusat perkantoran serta perdagangan dan jasa yang menurutnya terkunci di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
Yayat menjelaskan, perkembangan Jakarta pada awalnya terkonsentrasi di wilayah utara sebelum bergeser ke bagian tengah. Namun, tata ruang yang ada saat ini dinilai memaksa seluruh pergerakan manusia menuju pusat yang sama.
“Ketika semua rencana tata ruang kita menempatkan posisi perkantoran, perdagangan jasa ada di pusat kota, maka yang terjadi adalah pola pergerakan itu mengarah konsentrik dia, memadat ke tengah,” kata Yayat.
Selain itu, ia mengkritik cara pandang pemerintah yang dinilai masih membatasi perencanaan pada wilayah internal Jakarta. Menurutnya, aktivitas Jakarta sehari-hari melibatkan hampir 40 juta penduduk dari kawasan aglomerasi.
“Kegagalan kita adalah ketika kita hanya merencanakan untuk internal wilayah Jakarta. Padahal yang dilihat bukan Jakarta, tapi seluruh wilayah sekitar Jakarta,” ujarnya.
Yayat memperingatkan, tanpa integrasi rencana induk kawasan aglomerasi, kemacetan Jakarta berpotensi tidak pernah selesai. Ia pun mendorong agar Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan integrasi tata ruang antarwilayah penyangga kepada pihak eksekutif, termasuk melalui perluasan jangkauan moda transportasi umum seperti Transjabodetabek.
