Polemik pencoretan siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan terus menuai perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi, mendadak tidak tercantum dalam daftar akhir dan digantikan peserta lain.
Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Sejumlah pihak mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang dinyatakan lolos menuju seleksi tingkat nasional.
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, perubahan daftar peserta secara mendadak menimbulkan pertanyaan di publik mengenai dasar pencoretan dan pergantian peserta.
“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Kamis (28/5).
Ia menekankan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka seharusnya menjaga profesionalitas serta objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.
Muslim Arbi juga menyinggung posisi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang selama ini diketahui menjadi Dewan Pengarah BPIP. Ia menilai, situasi itu membuat publik wajar mengaitkan polemik seleksi dengan kemungkinan pengaruh elite politik tertentu.
“Karena BPIP dikaitkan dengan Megawati sebagai Dewan Pengarah, maka publik akhirnya bertanya-tanya apakah ada pengaruh politik dalam proses seleksi ini. Dugaan seperti itu muncul karena mekanismenya tidak transparan,” tegasnya.
Menurut Muslim Arbi, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda yang bebas dari kepentingan politik praktis. Ia juga meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara transparan agar polemik tidak terus berkembang. “Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” katanya.
Ia turut menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional. “Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Purna Paskibraka Indonesia Makassar Muhammad Fahmi juga menyoroti mekanisme penilaian yang dinilai tidak terbuka. Fahmi mengatakan proses seleksi disebut dilakukan secara terbuka, namun tahapan penilaian hingga pengumuman akhir justru tertutup.
“Tim penilai kan banyak unsur. Dari informasi kami himpun, teman-teman tidak bisa masuk dalam ruang penilaian,” katanya. Ia juga mempertanyakan adanya dua kali proses pengumuman dalam tahapan seleksi. “Tapi penilaian pengumuman ini kenapa tertutup dan dua kali dilaksanakan. Satu kali dulu, baru dikeluarkan pendamping. Penilaian selanjutnya baru diumumkan,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi telah dilakukan sesuai mekanisme dan melibatkan berbagai unsur dari pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul menyatakan seleksi Paskibraka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat, dan sejumlah institusi lainnya.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta yang diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota,” ujarnya dalam keterangan resmi di Makassar.
