Pemerintah Kabupaten Yahukimo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian ini menjadi yang ketujuh kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua kepada Bupati Yahukimo Didimus Yahuli di Jayapura, Senin (25/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Yahukimo didampingi Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Son Bahabol.
Raihan WTP ini dicatat di tengah tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur di Yahukimo, wilayah pegunungan Papua yang sebagian daerahnya hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara maupun jalur pejalan kaki. Kondisi tersebut turut memengaruhi distribusi pelayanan pemerintahan serta pengawasan administrasi di wilayah terpencil.
Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif aparatur pemerintahan di bawah arah kebijakan Bupati Didimus Yahuli dan Wakil Bupati Esau Miram.
“Predikat WTP ke-7 ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Redison.
Redison menegaskan opini WTP tidak dipandang sekadar penghargaan formal, melainkan indikator tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Ia juga menyatakan komitmen agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, opini WTP diberikan ketika laporan keuangan dinilai disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi. Redison menyebut beberapa faktor yang menopang capaian tersebut, antara lain kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan penyajian informasi keuangan yang semakin transparan.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyatakan tidak akan berpuas diri. Rekomendasi dalam LHP, termasuk catatan dari auditor, disebut akan tetap ditindaklanjuti untuk memperbaiki kualitas administrasi keuangan pada masa mendatang.
