Pemerintah Vietnam menggelar pertemuan untuk meninjau pelaksanaan Resolusi No. 18-NQ/TW dari Kongres Partai ke-13 sekaligus membahas orientasi amandemen Undang-Undang Pertanahan. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Nguyen Thi Phuong Hoa, Wakil Menteri Dalam Negeri Cao Huy, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Setelah mendengarkan pandangan dari berbagai kementerian dan lembaga, Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung menegaskan bahwa peninjauan awal Resolusi No. 18-NQ/TW dan rencana amandemen Undang-Undang Pertanahan merupakan agenda penting yang berdampak luas pada seluruh aspek sosial-ekonomi. Ia juga menyebut isu ini mendapat perhatian dan arahan dari Komite Sentral, Politbiro, serta Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam.
Menurutnya, Resolusi No. 18-NQ/TW telah menetapkan berbagai sudut pandang, tujuan, dan solusi untuk periode mendatang. Sementara itu, Undang-Undang Pertanahan dinilai berkaitan langsung dengan perekonomian, kedaulatan, keamanan nasional, serta ketertiban dan keselamatan sosial, sehingga dampaknya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lahan juga disebut sebagai sumber daya penting bagi pembangunan nasional.
Ho Quoc Dung menekankan bahwa peninjauan resolusi dan amandemen undang-undang kali ini harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta mampu mengatasi hambatan dan kekurangan yang muncul dalam praktik.
Dalam peninjauan awal Resolusi No. 18-NQ/TW, ia meminta adanya penilaian komprehensif atas capaian, kekurangan, dan keterbatasan. Pemerintah juga diminta secara jelas mengidentifikasi bagian yang perlu dipertahankan, diubah, atau ditambah guna menyempurnakan sistem kebijakan dan hukum pertanahan hingga 2030 dan periode selanjutnya, sekaligus memastikan konsistensi dengan resolusi strategis Politbiro terkait pembangunan ekonomi.
Terkait amandemen Undang-Undang Pertanahan, Wakil Perdana Menteri menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak menambah kesulitan bagi warga maupun pelaku usaha. Ia menekankan perlunya pemangkasan waktu pemrosesan agar prosedur menjadi lebih cepat, ringkas, dan efisien.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi kebijakan pembiayaan tanah, perencanaan, dan penggunaan lahan untuk mendukung pembangunan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tanah secara efektif. Dalam pernyataannya, lahan ditegaskan sebagai aset milik seluruh penduduk yang dikelola secara seragam oleh negara.
