Pemerintah pada 27 Februari 2025 mengeluarkan Resolusi No. 37/NQ-CP tentang pengesahan Rencana Pelaksanaan Tata Ruang Laut Nasional periode 2021-2030, dengan visi hingga 2050. Rencana ini dimaksudkan untuk mengonkretkan pandangan, tujuan, tugas utama, terobosan, orientasi, solusi, serta proyek-proyek nasional penting yang telah disetujui Majelis Nasional melalui Resolusi No. 139/2024/QH15 tertanggal 28 Juni 2024.
Dokumen tersebut juga menetapkan peta jalan dan sumber daya untuk pelaksanaan program dan proyek guna mewujudkan tata ruang laut nasional, termasuk upaya menyelesaikan dan mengatasi konflik serta tumpang tindih spasial dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya laut. Rencana ini sekaligus diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor ekonomi kelautan serta infrastruktur kelautan dan pesisir.
Untuk memastikan pelaksanaan resolusi pemerintah berjalan efektif, Komite Rakyat Provinsi meminta departemen, lembaga, serta Komite Rakyat di tiga distrik pesisir—Binh Dai, Ba Tri, dan Thanh Phu—memperkuat sosialisasi dan meningkatkan kesadaran di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Langkah ini ditujukan agar pemahaman terhadap Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional periode 2021-2030, dengan visi hingga 2050, dapat dilakukan secara penuh dan akurat.
Komite Rakyat Provinsi menugaskan Departemen Keuangan memimpin koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan menyesuaikan perencanaan provinsi, termasuk perencanaan teknis, sektoral khusus, perkotaan, dan pedesaan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar konsisten dan selaras dengan Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional.
Berdasarkan daftar program dan proyek yang direncanakan, Departemen Keuangan juga diminta menyiapkan rekomendasi kepada Komite Rakyat Provinsi untuk diajukan kepada Dewan Rakyat Provinsi terkait alokasi anggaran. Penganggaran dilakukan sesuai pembagian kewenangan dan desentralisasi anggaran yang berlaku.
Sementara itu, departemen, lembaga, serta pemerintah di tiga distrik pesisir diminta—sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing—berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dalam memberi masukan kepada Komite Rakyat Provinsi mengenai penyusunan dan pelaksanaan rencana serta program pembangunan sosial-ekonomi. Mereka juga diminta mengatur pelaksanaan program dan proyek pascaperencanaan sesuai sistem manajemen negara yang terdesentralisasi.
Selain koordinasi program, masing-masing unit juga diminta menyusun rencana mobilisasi seluruh sumber daya untuk melaksanakan tugas, program, proyek, dan skema yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional.
Departemen Pertanian dan Lingkungan Hidup (DARD) ditugaskan berkoordinasi dengan Departemen Keuangan serta departemen dan daerah terkait untuk memberi masukan kepada Komite Rakyat Provinsi mengenai penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan perencanaan dalam lingkup pengelolaannya. DARD juga diminta mengusulkan agar Komite Rakyat Provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup dalam evaluasi pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional setiap tahun dan setiap lima tahun sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perencanaan.
Hasil evaluasi tersebut akan dilaporkan kepada Perdana Menteri sebagai bahan pertimbangan penyesuaian rencana secara tepat waktu agar sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. DARD juga diminta melakukan peninjauan awal dan akhir pelaksanaan secara berkala serta menyampaikan laporan status pelaksanaan kepada Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup sebelum Desember setiap tahun. Laporan ini akan dikompilasi untuk disampaikan kepada Komite Pengarah Nasional pelaksanaan Strategi Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Kelautan Vietnam hingga 2030, dengan visi hingga 2045.
