Pemerintah mempercepat peninjauan awal pelaksanaan Resolusi No. 18-NQ/TW sekaligus menyiapkan arahan untuk amandemen Undang-Undang Pertanahan. Langkah ini dinilai penting karena kebijakan dan hukum pertanahan berdampak luas terhadap kehidupan sosial-ekonomi serta menjadi sumber daya strategis bagi pembangunan nasional.
Pertemuan terkait agenda tersebut dihadiri Wakil Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Nguyen Thi Phuong Hoa, Wakil Menteri Dalam Negeri Cao Huy, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas meninjau Resolusi No. 18-NQ/TW, Komite Partai Kementerian telah mengirimkan dokumen yang meminta lembaga-lembaga Partai, kementerian, sektor, dan daerah untuk menyelenggarakan peninjauan. Komite Partai Kementerian juga mengusulkan kepada Komite Partai Pemerintah penyesuaian program kerja 2026 untuk mempercepat kemajuan implementasi, serta melaporkan kepada Kantor Pusat Partai agar program kerja Politbiro dan Sekretariat disesuaikan dengan kebutuhan amandemen dan penambahan Undang-Undang Pertanahan.
Selain itu, kementerian telah menggelar konferensi untuk menghimpun masukan dari komite Partai kota dan provinsi terkait peninjauan awal Resolusi No. 18-NQ/TW serta pandangan dan orientasi amandemen Undang-Undang Pertanahan. Ke depan, kementerian berencana melanjutkan konferensi serupa guna mengumpulkan pendapat dari komite Partai lembaga pusat, kementerian, dan sektor untuk menyelesaikan proyek-proyek terkait.
Dalam proses amandemen Undang-Undang Pertanahan, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup mengirimkan dokumen kepada Kementerian Kehakiman untuk meminta masukan terkait usulan memasukkan proyek “Undang-Undang yang mengubah dan melengkapi sejumlah pasal Undang-Undang Pertanahan” ke dalam program legislatif Majelis Nasional tahun 2026. Berdasarkan masukan tersebut, kementerian menyelesaikan dan menyerahkan kepada Pemerintah usulan penambahan rancangan undang-undang dimaksud ke dalam program legislatif 2026.
Kementerian juga membentuk Tim Penyusun rancangan undang-undang dengan melibatkan kementerian, sektor, serta sejumlah daerah terkait. Bersamaan dengan itu, kementerian mengirimkan dokumen yang meminta kementerian, sektor, dan daerah menilai implementasi Undang-Undang Pertanahan serta mengusulkan perubahan dan penambahan yang diperlukan.
Untuk periode mendatang, kementerian akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengajukan kepada Komite Tetap Majelis Nasional usulan penambahan rancangan Undang-Undang tentang Tanah (yang telah diubah) ke dalam program legislatif 2026. Pada saat yang sama, kementerian akan menyusun kebijakan dan arahan perubahan undang-undang, serta menyelenggarakan konferensi dan lokakarya untuk menghimpun pendapat mengenai substansi amandemen.
Menutup pertemuan, Wakil Perdana Menteri Ho Quoc Dung menegaskan peninjauan awal Resolusi No. 18-NQ/TW dan amandemen Undang-Undang Pertanahan memiliki arti penting dan berdampak mendalam pada seluruh aspek sosial-ekonomi. Ia menyebut isu ini menjadi perhatian dan arahan cermat Komite Sentral, Politbiro, serta Sekretaris Jenderal dan Presiden To Lam.
Wakil Perdana Menteri menekankan, Resolusi No. 18-NQ/TW telah menetapkan berbagai sudut pandang, tujuan, dan solusi untuk periode mendatang. Sementara itu, Undang-Undang Pertanahan dinilai berkaitan langsung dengan ekonomi, kedaulatan, keamanan nasional, serta ketertiban dan keselamatan sosial; memengaruhi semua segmen masyarakat; dan menjadi sumber daya penting untuk pembangunan nasional.
Ia meminta agar peninjauan Resolusi No. 18-NQ/TW dan amandemen Undang-Undang Pertanahan kali ini berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta mampu mengatasi hambatan dan kekurangan yang muncul dalam praktik. Peninjauan juga diminta dilakukan secara komprehensif, mencakup penilaian atas capaian, kekurangan, dan keterbatasan, sekaligus mengidentifikasi secara jelas materi yang perlu dipertahankan, diubah, atau ditambah untuk menyempurnakan sistem kebijakan dan hukum pertanahan hingga 2030 dan periode berikutnya, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap resolusi strategis Politbiro tentang pembangunan ekonomi.
Terkait amandemen Undang-Undang Pertanahan, Wakil Perdana Menteri menekankan perlunya penyederhanaan prosedur administrasi agar tidak menambah kesulitan bagi warga dan pelaku usaha. Ia juga meminta waktu pemrosesan dipersingkat sehingga prosedur menjadi lebih cepat, ringkas, dan efisien. Selain itu, kebijakan pembiayaan tanah, perencanaan tanah, dan penggunaan tanah diminta dioptimalkan untuk melayani pembangunan serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya tanah secara efektif sebagai aset milik seluruh rakyat yang dikelola secara seragam oleh negara.
Dalam proses penyusunan, Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup diminta segera menyelesaikan draf serta menyiapkan seluruh peraturan dan surat edaran yang diperlukan agar pelaksanaan dapat segera dimulai setelah undang-undang disahkan.
